News Senin, 07 Maret 2022 | 20:03

Potensi Timbulkan Kerumunan, Polda NTB Usul MGPA Tambah Gerai Penukaran Tiket MotoGP

Lihat Foto Potensi Timbulkan Kerumunan, Polda NTB Usul MGPA Tambah Gerai Penukaran Tiket MotoGP Foto: fenesia.com

Jakarta - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengusulkan agar Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pihak penyelenggara dapat memperbanyak gerai penukaran tiket MotoGP 2022.

"Kami mengusulkan agar lokasi penukaran tiket tidak terfokus pada satu tempat, namun harus diperbanyak. Itu sudah kami sampaikan ke penyelenggara," kata Kepala Biro Operasional Polda NTB Komisaris Besar Polisi Imam Thobroni di Mataram, seperti mengutip catatan ANTARA, Senin, 7 Maret 2022.

Imam mengungkapkan, alasan Polda NTB mengusulkan hal tersebut guna untuk mengantisipasi kerumunan penonton yang hendak melakukan penukaran tiket. 

Pihaknya memprediksikan apabila gerai penukaran hanya terpusat di satu lokasi, maka berpotensi terjadi antrean panjang dan kurang efisien. Belum lagi, di lokasi penukaran itu rencananya akan ditempatkan lokasi swab antigen dan pengecekan vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Bayangkan ada sekitar 50 ribu orang yang bakal menukarkan tiket. Jadi kalau seperti itu, berpotensi menimbulkan antrean panjang dan kerumunan," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Imam khawatir akan memberikan dampak buruk terhadap pelayanan. Kepuasan penonton tentunya harus menjadi atensi dari pelayanan penyelenggara.

Dia mewanti-wanti jangan sampai antrean panjang membuat para penonton harus berlama-lama di lokasi tersebut sehingga memberikan kesan negatif, termasuk potensi keributan dan aksi protes harus dipikirkan.

"Makanya perlu tempat penukaran tiket di lokasi lain," katanya.

Pihaknya telah menyarankan MGPA untuk mendirikan gerai penukaran tiket MotoGP di setiap koridor masuk menuju areal sirkuit.

"Misalnya saja di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram. Dari situ bisa kita manfaatkan untuk penukaran tiket sekaligus," tuturnya.

Terkait usulan ini, Imam mengungkapkan bahwa MGPA belum memberikan persetujuan dengan alasan perlu adanya pembahasan lebih teknis.

"Yang jelas ini harus segera ada solusi," ucap Imam.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya