Medan - Sebanyak 1.073 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) teridentifikasi terlibat dalam judi online (judol).

Data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tahun 2024 ini mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer yang digaji oleh pemprov.

Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut, Sutan Tolang Lubis, membenarkan hal tersebut

"1.073 (orang) itu data yang diberikan oleh PPATK kepada kita. Itu terdiri dari PNS, PHL, dan tenaga honorer yang digaji dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu data tahun 2024," ujarnya seperti mengutip catatan Detik Sumut, Kamis, 30 Oktober 2025. 

Menanggapi temuan tersebut, Bapeg Sumut telah memberikan sanksi disiplin ringan berupa teguran kepada para ASN yang terlibat. Sutan menegaskan bahwa pemberian sanksi ini berada dalam kerangka pembinaan.

"Untuk saat ini kita kan dalam rangka pembinaan, ini kita berikan hukuman disiplin ringan dalam bentuk teguran," jelasnya.

Namun, peringatan keras disampaikan untuk ke depannya. Bapeg Sumut berencana meminta data terbaru dari PPATK untuk tahun 2025.

Jika masih ditemukan ASN yang bermain judol, sanksi yang lebih berat akan diterapkan.

"Ke depan tentu ini akan terus kita monitor, nanti kami akan meminta data dari PPATK. Apabila nanti masih terulang kembali atau ada lagi yang masih terlibat judi online, ya tentu akan tidak tertutup kemungkinan diberikan hukuman disiplin lebih berat," tegas Sutan.

Ia juga mengimbau agar seluruh ASN di bawah Pemprov Sumut menghentikan praktik judi online.

Imbauan ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Tentu sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak Gubernur Sumatera Utara ya Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution agar ASN ini jangan bermain judi online," tutup Sutan.[]