Aceh - Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengawasan terhadap upaya perusakan alam, sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
Prabowo juga menyebut perlunya pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik.
“Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awas. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” kata Prabowo saat berada di Aceh Tamiang, Jumat, 12 Desember 2025.
Prabowo mengaku pemerintah pusat telah bergerak cepat untuk mendukung percepatan pemulihan di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang.
Kepada warga terdampak, dia memastikan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah.
“Insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya,” ujar Prabowo di Posko Pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang.
Presiden pun menyampaikan permohonan maaf mengingat masih terdapat layanan atau bantuan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu tantangannya menurut dia adalah kondisi lapangan yang cukup berat.
“Kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama,” katanya.
Presiden Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tabah dan menjaga semangat selama proses pemulihan.
Berharap agar aktivitas warga termasuk kegiatan belajar-mengajar bagi anak-anak dapat segera berjalan normal kembali.
“Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujarnya seraya berharap juga anak-anak dapat kembali bersekolah.
Buatan Manusia
Tahun 2025 menjadi saksi bisu bagaimana krisis ekologis yang mematikan berjalan beriringan dengan gelombang represi politik, menciptakan sebuah ‘badai sempurna’ yang merenggut nyawa dan membungkam suara rakyat secara sistematis.
Juru Kampanye Laut Bidang Hukum dan HAM Greenpeace Indonesia Fildza Nabila dalam siaran persnya pada 10 Desember 2025 mengatakan, tragedi banjir dan longsor yang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat di penghujung tahun ini bukanlah bencana alam biasa.
"Ini adalah krisis buatan manusia akibat tata kelola yang buruk dan perusakan lingkungan yang sistematis," katanya.
Perusakan lingkungan ini diperparah dengan eskalasi konflik di lapangan. Pada September 2025, bentrokan di wilayah konsesi Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara menjadi bukti nyata bagaimana korporasi, yang didukung aparat, terus mendesak ruang hidup masyarakat adat dan menciptakan bencana sosial di atas bencana ekologis.
“Ketika ekosistem rusak, kapasitas daerah terbatas, dan pemerintah abai, ratusan jiwa hilang, desa-desa terisolasi, infrastruktur vital lumpuh, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, tanpa akses memadai terhadap air bersih, listrik, layanan kesehatan, serta bantuan darurat,” kata Fildza.
Ironisnya, bencana ekologis serupa juga terjadi di wilayah lingkar tambang lainnya, seperti banjir di Morowali Utara pada Januari dan di Halmahera Tengah pada Juli, yang membuktikan bahwa kerusakan lingkungan adalah pemicu utamanya. []
