Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelidikan dan penindakan atas praktik perizinan ilegal yang merugikan negara.

Instruksi ini disampaikan saat Prabowo memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Januari 2025. 

Arahan tersebut diungkapkan dalam pernyataan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut,” demikian keterangan yang diterbitkan Senin, 13 Januari 2025. 

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Kepala BPKP Yusuf Ateh.

Diskusi di Istana Merdeka difokuskan pada isu pemberantasan korupsi dan penguatan pengawasan di sektor perizinan.

Prabowo menilai perizinan ilegal menjadi salah satu jalur yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dampaknya, selain merugikan keuangan negara, hal ini juga menghambat pembangunan nasional.

“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memperkuat penegakan hukum dan mengatasi praktik yang merugikan masyarakat serta negara,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam sistem perizinan pemerintah.

Ia meminta instansi terkait memperbaiki tata kelola agar tidak ada celah untuk korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta kerja sama lintas lembaga untuk menangani korupsi perizinan secara lebih efektif.

Keterlibatan PPATK dan BPKP diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta analisis terhadap aliran dana yang mencurigakan.

Sebelumnya, pertemuan serupa sempat direncanakan pada Selasa, 7 Januari 2025 lalu, namun ditunda.

Kali ini, arahan langsung dari Prabowo menegaskan keseriusan pemerintah dalam membongkar mafia perizinan.[]