Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas operasional kereta cepat Whoosh (Jakarta-Bandung) berada di pundak pemerintah.

Pernyataan ini disampaikannya saat meresmikan Stasiun KRL Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025. 

Prabowo menekankan bahwa dalam menilai transportasi publik, termasuk Whoosh, paradigma untung-rugi semata tidak boleh diterapkan.

Fokus utama harus pada manfaat dan kewajiban pelayanan publik (public service obligation) kepada rakyat.

"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung-untung, rugi-rugi, enggak. Hitung manfaatnya untuk rakyat, di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation," tegas Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi yang terjangkau dengan mengungkap skema subsidi.

Pemerintah disebut menanggung 60 persen dari biaya operasi kereta api, sementara masyarakat hanya membayar 20 persen.

"Ada yang menyarankan... semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara," ujarnya.

Dengan menggunakan dana rakyat, Prabowo kemudian menegaskan pentingnya pencegahan kebocoran dan penyelewengan.

Dia meminta agar praktik korupsi dihentikan secara sungguh-sungguh.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," pungkas Prabowo.[]