Jakarta - Digelar Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung proses penyerahan rampasan negara itu. Dilakukan berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Ini momen bersejarah pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah.
Barang rampasan yang diserahkan mencakup aset dalam jumlah besar dan beragam, antara lain:
-108 unit alat berat;
-99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
-94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;
-Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
-Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
-Mess karyawan 1 unit;
-Kendaraan 53 unit;
-Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²;
-Alat pertambangan 195 unit;
-Logam timah 680.687,6 kg;
-6 unit smelter, serta uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp 202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD 524.501, EUR 765, KRW 100.000, dan AUD1.840.
Presiden Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp 6 hingga Rp 7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar,” ungkap Presiden.
Prabowo menambahkan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah ini telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah.
Jumlah yang mencerminkan besarnya kebocoran kekayaan negara yang harus segera dihentikan.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan” tegas Presiden. []
