Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyebut rendahnya upah pekerja Indonesia dibanding negara lain disebabkan oleh intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp 500 triliun atau US$30 miliar untuk program-program bantuan.

"Saya katakan kepada para pengusaha, upah yang saudara bayarkan kepada pekerja bisa dikatakan relatif rendah dibandingkan negara tetangga karena pemerintah memberikan bantuan langsung tunai," ujar Prabowo.

Ia merinci bahwa dana tersebut disalurkan melalui berbagai skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai, serta subsidi energi.

Program-program ini, menurut Prabowo, merupakan warisan dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.

"Tugas saya adalah melanjutkan karena semua ini berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada 2025 dengan anggaran mencapai Rp 170 triliun atau sekitar US$10 miliar.

Program ini menyasar kelompok masyarakat terbawah (desil 1-2) dan kelas menengah.

"Jadi, total anggaran bantuan mencapai US$40 miliar. Kita ini benar-benar negara kesejahteraan," kata Prabowo.

Mengacu data pemerintah, pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$4.960 atau sekitar Rp 78,6 juta per tahun.

Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 75 juta per orang per tahun.[]