Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui perlu kolaborasi lintas sektor dalam menangani banjir rob dan bocornya tanggul milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).
"Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ada yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI," kata Pramono saat meninjau tanggul pengaman pantai, di Muara Baru, pada Senin, 8 Desember 2025.
Gubernur Pramono menekankan, penanganan banjir rob menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ia berharap potensi kenaikan permukaan air laut ke wilayah penduduk dapat diminimalkan.
Gubernur Pramono juga memastikan beberapa rembesan di tanggul yang mengakibatkan banjir rob di sejumlah titik yaitu di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, RE Martadinata, Ancol, dan Cilincing–Marunda Pulo, dapat ditangani dengan baik.
"Saya memahami betul kesulitan yang dialami warga dan kami terus bekerja memastikan kondisi ini segera tertangani. Kami sudah langsung menjadikan hal ini prioritas. Maka, kenapa di Muara Angke, yang tentunya kalau tidak ada antisipasi, itu pasti rob-nya jauh lebih tinggi. Kemarin memang rob yang terjadi karena supermoon dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan (antisipasinya)," ujarnya.
Menurut Gubernur Pramono, pengawasan pesisir Jakarta telah menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Maka itu, perlu ada penguatan kolaborasi dalam mengantisipasi terjadinya banjir rob.
"Maka, di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Pluit, R.E. Martadinata, Ancol, dan Cilincing-Marunda Pulo, saya meminta ini untuk dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pelindo, Sumber Daya Air. Intinya, koordinasi itu perlu dilakukan di lapangan," ungkap Gubernur Pramono.
Lebih lanjut Pramono menerangkan, Pemprov DKI Jakarta sangat memberi perhatian penuh terhadap perlindungan warga dari risiko kenaikan pasang air laut. Langkah-langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, telah disiapkan dan terus dipercepat untuk meminimalkan dampak banjir rob.
"Sehingga, hal yang berkaitan dengan Ancol, Kementerian PU dan KKP, mudah-mudahan bisa dilakukan bersama-sama dan untuk penanggulangan kejadian yang terjadi di Jakarta, seperti rob kemarin, mudah-mudahan akan lebih baik. Walaupun kemarin ada rembesan, tetapi secara keseluruhan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik," ucap Gubernur Pramono.
Sebagai informasi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membangun tanggul pengamanan pantai sebagai bagian dari program jangka panjang NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).
Pada Tahun Anggaran 2025, pekerjaan yang sedang berjalan, meliputi Segmen Asahimas sepanjang 1,2 km, Segmen Ancol Barat–Seafront sepanjang 0,8 km, Tanggul mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 km.
Pramono berkata, untuk penanganan di kawasan Pantai Mutiara, proses lelang sedang berlangsung. Pekerjaannya akan dimulai pada Tahun Anggaran 2026, mencakup ± 430 meter sisi timur dan ± 100 meter sisi barat.
Sedangkan penanganan pada Muara Baru, khususnya pada kawasan milik Pelindo, penanganan akan dilakukan secara bertahap meliputi perkuatan tanggul eksisting sepanjang ±1 km, pembangunan pelindung terhadap tanggul eksisting sepanjang ±200 meter dilaksanakan dengan skema multiyears 2026–2027.
"Untuk kawasan Ancol, penanganan dilaksanakan oleh pihak Ancol. Sementara pada segmen R.E. Martadinata, pekerjaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2025-2027," kayanya.
Sebagai informasi, Pramono didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat beserta jajaran. []
