Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 hingga Kuartal IV (Q4), dengan hasil surplus anggaran menyentuh Rp3,89 triliun.
"Seperti kita ketahui, APBD tahun 2025 sebesar Rp91,86 triliun," kata Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Pramono mengungkapkan, sampai Q4-2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat Pendapatan Daerah sebesar Rp79,94 triliun. Angka tersebut tidak hanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
"Tetapi juga pemanfaatan aset yang mencapai Rp448 miliar," tutur politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati pun disebutnya semringah. Sebab, kondisi perekonomian ibu kota dalam kondisi baik-baik saja.
"Kalau mau lihat pajak Jakarta itu berjalan dengan baik atau enggak, lihat bajunya Bu Lusi. Jadi kalau bajunya Bu Lusi cerah, pasti Jakarta sedang cerah," katanya.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta mencatat anggaran Belanja Daerah yang terealisasi mencapai Rp76,05 triliun. Lalu, anggaran Pembiayaan Daerah tercatat Rp1,89 triliun.
Kemudian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sampai 31 Desember 2025, tembus Rp5,78 triliun.
"Dengan surplus anggaran sebesar Rp3,89 triliun," kata Pramono Anung.
Pramono menerangkan, sepanjang tahun 2025, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan 261.124 paket pengadaan senilai Rp45 triliun dengan capaian seluruh tender berjalan 100 persen.
Selain itu, kata Pramono, APBD DKI Jakarta diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah rentan melalui berbagai kebijakan seperti Pemberian Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp1,714 triliun kepada 2,3 juta objek pajak.
Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan bantuan sosial dan pendidikan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial sebesar Rp4,3 triliun.
Adapun pemberian subsidi transportasi, pangan, pengelolaan air limbah, dan air minum yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp6,4 triliun.
"Seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2025 tarif transportasi umum TransJakarta, LRT Jakarta, MRT Jakarta tidak mengalami kenaikan," katanya.
Pramono menambahkan, menyoal pemberian keringanan tarif air, termasuk insentif yang Pemprov DKI Jakarta berikan bagi sekitar 386.000 pelanggan atau 34,8 persen dari total pelanggan melalui Kartu Air Sehat.
Di sisi bersamaan, untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota berskala global, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak daerah serta dukungan penyelenggaraan event nasional maupun internasionalpada akhir tahun 2025.
"Dalam menghadapi libur Hari Raya Natal, Tahun Baru 2026, dan beberapa hari-hari besar," kata Pramono Anung. []
