*Oleh: Pangi Syarwi Chaniago (Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting)
Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat. Namun di saat Presiden berjuang keras mengembalikan wibawa Indonesia, sebagian menteri dan anggota DPR justru sibuk memantik polemik melalui pernyataan maupun kebijakan kontroversial yang meresahkan publik.
Presiden tegas, rakyat apresiasi. Wibawa Presiden Prabowo Subianto disorot dunia ketika tampil di parade Bastille Day 2025, Prancis. Indonesia mendapat prioritas dan penghormatan tinggi, menandakan posisi terhormat di kancah global.
Di dalam negeri, langkah Presiden menghentikan pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang nilainya dianggap “tidak masuk akal” mendapat apresiasi luas. DPR bahkan memberikan tepuk tangan meriah. Kebijakan ini bukti nyata kepekaan dan empati Presiden terhadap kesulitan rakyat sehari-hari.
Kontras dengan Prabowo. Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden, alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh. Bukan hanya gagal membantu, bahkan terkesan menjadi beban pemerintah akibat komentar dan kebijakan yang ngawur. DPR sibuk berpolemik, aksi anggota DPR berjoget di ruang sidang paripurna viral dan menuai kecaman, karena terjadi di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan.
Tunjangan Rumah Rp50 Juta, usulan tunjangan fantastis ini menimbulkan kemarahan publik, meski kemudian kita apresiasi karena dibatalkan oleh pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Keluhan macet Bintaro–Senayan, pernyataan anggota DPR Nova Urbach yang mengeluh macet justru menyulut protes rakyat. Publik membandingkan dengan penderitaan jutaan pekerja yang tiap hari berdesakan di KRL tanpa mendapat fasilitas mewah. Akibatnya, citra DPR semakin terpuruk, dianggap lebih tunduk pada agenda oligarki ketimbang aspirasi rakyat.
Pernyataan Menteri yang kontroversial. PPATK dan rekening nganggur, Kebijakan pemblokiran rekening tidur tiga bulan menimbulkan keresahan, padahal masyarakat diajarkan untuk menabung. Menteri ATR/BPN: Wacana penyitaan tanah nganggur dianggap mengancam rasa aman masyarakat. Menteri ESDM dan tambang Raja Ampat. Pemberian izin tambang di kawasan wisata kelas dunia menuai kecaman. Presiden akhirnya mencabut izin empat perusahaan nikel karena melanggar lingkungan dan masuk kawasan Geopark.
Menteri Keuangan, pernyataan bahwa gaji guru dan dosen menjadi beban negara, meski dibantah kemudian, tetap melukai hati rakyat. Menteri Kesehatan, komentar “celana ukuran 33 cepat meninggal” dan “gaji Rp15 juta pasti sehat dan pintar” dianggap ngawur, tidak sensitif, dan melukai perasaan rakyat.
Kebijakan LPG. Pembatasan penjualan LPG di tingkat agen menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang, lagi-lagi rakyat menjadi korban. Kemendagri, kebijakan administratif tentang perebutan pulau Aceh–Sumut memicu konflik horizontal antarwilayah hingga menyinggung isu kedaulatan.
Semua kasus fenomena di atas itu memperlihatkan minimnya kepekaan para menteri dalam memahami aspirasi rakyat dan nampak menantang rakyat
Kontroversi memuncak ketika anggota DPR Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR sebagai pendapat “orang tolol sedunia.” Ucapan ini justru memicu aksi demonstrasi rakyat ke DPR. Pesan rakyat jelas, jangan sekali-kali menantang suara rakyat. Itu sama dengan masuk ke pusaran air-cepat atau lambat pasti tenggelam.
Presiden berpihak rakyat, oligarki sepertinya mulai terusik. Di sisi lain, Presiden tetap fokus menghadirkan kebijakan pro-rakyat. Dari penertiban tambang ilegal agar hasilnya masuk ke kas negara, hingga program-program nyata seperti token listrik gratis yang langsung dirasakan masyarakat. Presiden mungkin tidak disukai oleh oligarki yang bisnisnya terganggu. Namun dukungan rakyat adalah benteng terkuat. Rakyat akan berdiri menjaga Presiden, sekalipun ada upaya kudeta dari kekuatan yang merasa terancam.
Pesan untuk pejabat Negara. Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang sibuk “flexing,” menari-nari, atau melempar komentar ngawur. Rakyat butuh pejabat yang peka terhadap penderitaan rakyat, berpikir sebelum berbicara, fokus bekerja, bukan membuat drama lalu meminta maaf. Berhentilah berpolemik. Berhentilah melukai hati rakyat. Dengarkan suara rakyat, jangan abaikan penderitaan rakyat.
Saya ingin katakan begini, selama Presiden konsisten berpihak kepada rakyat, simpati dan empati rakyat akan selalu mendampingi. Sekuat apapun oligarki melawan, rakyat akan pasang badan melindungi pemimpinnya.[] (Kamis, 28 Agustus 2025)
