Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menceritakan, gagasan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebetulnya sudah melalui proses yang sangat panjang. Pertama, sudah pernah dibahas oleh Presiden RI ke-1 Soekarno.
Namun, proses pemindahan ibu kota ke Palangka Raya, Pulau Kalimantan, kandas di tengah jalan dengan adanya pergolakan di dalam negeri.
"Sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno di tahun 1957. Tapi karena pergolakan, mundur-mundur akhirnya enggak jadi," ucap Presiden Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 15 Maret 2022.
Baca juga: Presiden Jokowi Senang Lokasi Istana IKN Bisa Melihat Seluruh Penjuru
Selanjutnya, pemindahan ibu kota juga digodok kembali oleh Presiden RI ke-2 Soeharto. Namun, lagi-lagi ada huru-hara di dalam negeri, peristiwa reformasi 1998, hal di mana membatalkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Jawa Barat (Jabar).
"Saat Presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jabar, tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98," ujarnya.
Kemudian, menurut Jokowi, saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, pemerintahnya juga mengkaji pemindahan IKN.
Baca juga: Singgung Ritual Kendi Nusantara, Roy Suryo Doakan Nasib IKN Tak Seperti Esemka
"Pemerintahan SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," ucapnya.
Jokowi menuturkan, pada saat periode pertama menjadi Presiden RI, dirinya memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mencoba membuka dan mulai melakukan kajian pemindahan IKN.
"Sehingga dari beberapa lokasi, banyak lokasi sudah diciutkan, akhirnya menjadi tiga kemudian diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ini," kata Presiden Jokowi.
Menurutnya, IKN Nusantara ini lokasinya sangat strategis.
"Karena memang ini adalah titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan, tengahnya di sini," kata Presiden Jokowi.
Adapun pemerintah merencanakan pembangunan IKN dimulai pertengahan tahun ini. Berdasarkan perhitungan Bappenas, megaproyek yang berlokasi di Kalimantan Timur ini bakal menelan biaya Rp 466,9 triliun. []