Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Partai Golongan Karya (Golkar) lolos tahapan verifikasi faktual (verfak) sehingga berhak menjadi peserta pesta demokrasi lima tahunan. Adapun pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Golkar menjadi partai politik (parpol) yang menggunakan nomor urut 4.
Cikal bakal Golkar muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Sejak 1940, ketiganya mengajukan gagasan menyoal integralistik-kolektivitis. Saat itu, gagasan tiga tokoh tersebut mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Nama tersebut kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya sekitar tahun 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam kancah politik nasional sebagai Golkar.
Meneruskan catatan partaigolkar.com, pada dekade 1950-an, pembentukan Golkar semula diorientasikan sebagai representasi dari golongan-golongan di tengah masyarakat. Perwakilan ini diharapkan dapat merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk ‘demokrasi’ yang khas di Indonesia. Wujud ‘demokrasi’ inilah yang kerap disuarakan Bung Karno, Prof. Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.
Pada awal berdiri, Golkar bukan berwujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar, yaitu sebagai sistem perwakilan (alternatif) dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.
Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Golkar sebagai sebuah alternatif merupakan organisasi yang terdiri dari golongan-golongan fungsional.
Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar diklaim beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat (AD), mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal ini dinilai bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan kerjasama. Akhirnya, Golkar yang antipartai runtuh menjadi sebuah partai.
Ide Golkar yang awalnya menghancurkan partai-partai yang ada, justru menjadi sebuah partai yang eksis hingga saat ini. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.
Partai yang awalnya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ini mulai mengikuti kontestasi pemilihan umum (Pemilu) pada 1971.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Pemilu pertamanya tahun 1971 Golkar berhasil meraup 34,35 juta suara atau 62,8% dari total suara sah nasional. Dominasi Golkar pun terus berlanjut hingga mampu memperoleh 87,19 juta suara (75,17%) pada Pemilu 1997.
Namun, setelah lengsernya Presiden Soeharto, pada Pemilu 1999 perolehan Partai Golkar anjlok menjadi hanya 23,68 juta suara (22,43%). Tren raihan suaranya kemudian terus turun hingga mencapai titik terendah pada Pemilu 2019, yakni hanya 17,23 juta suara atau 12,31% dari suara sah nasional.
Berikut susunan lengkap struktur DPP Partai Golkar Periode 2019-2024:
Katua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (foto: ist).
1. Ketua Umum : Airlangga Hartarto
2. Wakil Ketua Umum : Kahar Muzakkir
3. Wakil Ketua Umum : Ahmad Doli Kurnia Tandjung
4. Wakil Ketua Umum : Azis Syamsuddin
5. Wakil Ketua Umum : Agus Gumiwang Kartasasmita
6. Wakil Ketua Umum : Hetifah Sjaifudian
7. Wakil Ketua Umum : Rizal Mallarangeng
8. Wakil Ketua Umum : Melchisa Markus Mekeng
9. Wakil Ketua Umum : Roem Kono
10. Wakil Ketua Umum : Nurul Arifin
11. Wakil Ketua Umum : Nurdin Halid
12. Wakil Ketua Umum : Bambang Soesatyo (Bamsoet)
13. Ketua : Adies Kadir
14. Ketua : Jerry Sambuaga
15. Ketua : Meutya Hafidz
16. Ketua : Airin Rachmi Diany
17. Ketua : Ace Hasan Syadzili
18. Ketua : Bobby Adhitya Rizaldi
19. Ketua : Mq Iswara
20. Ketua : Iqbal Wibisono
21. Ketua : Muhammad Sarmuji
22. Ketua : Bambang Heri
23. Ketua : Muhidin M Said
24. Ketua : I Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua : Hamzah Sangadji
26. Ketua : Klemen Tinal
27. Ketua : Tahan Samuel Lumban Toruan
28. Ketua : Andogo Wiradi
29. Ketua : Dave Akbarsyah Fikarno
30. Ketua : Zulfikar Arse Sadikin
31. Ketua : Andi Rio Pandjalangi
32. Ketua : Nusron Wahid
33. Ketua : Alexander Ery Wibowo
34. Ketua : Dedi Mulyadi
35. Ketua : Robert J Kardinal
36. Ketua : Lamhot Sinaga
37. Ketua : Mukhamad Misbakhun
38. Ketua : Erwin Aksa
39. Ketua : Veno Tetelepta
40. Ketua : Gatot Soedaryono
41. Ketua : Kusuma Judileksono
42. Ketua : Ravindra A
43. Ketua : M Sabil Rachman
44. Ketua : Agustian B Prasetya
45. Ketua : Ilham Permana
46. Ketua : Idris Laena
47. Ketua : Budi Setyawan
48. Ketua : Panggah Susanto
49. Ketua : Firman Subagyo
50. Ketua : Kholis Malik
51. Ketua : Yahya Zaini
52. Ketua : Mukhtarudin
53. Sekretaris Jenderal : Lodewijk F Paulus
54. Wakil Sekretaris Jenderal : Mustafa M Radja
55. Wakil Sekretaris Jenderal : Tardjo Ragil
56. Wakil Sekretaris Jenderal : Dwi Priyo Atmojo
57. Wakil Sekretaris Jenderal : Tumpal Sahala P Sianipar
58. Wakil Sekretaris Jenderal : Riyono Asnan
59. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasrul Benny Harahap
60. Wakil Sekretaris Jenderal : Doni Akbar
61. Wakil Sekretaris Jenderal : Andika Hazrumy
62. Wakil Sekretaris Jenderal : Dico M Ganinduto
63. Wakil Sekretaris Jenderal : Misbah Shoim Haris
64. Wakil Sekretaris Jenderal : M Pahlevi Pangerang
65. Wakil Sekretaris Jenderal : Adrian Jopie Paruntu
66. Wakil Sekretaris Jenderal : Herman Hayong
67. Wakil Sekretaris Jenderal : Edi Langkara
68. Wakil Sekretaris Jenderal : Bernard Sagrim
69. Wakil Sekretaris Jenderal : Agung Widyantoro
70. Wakil Sekretaris Jenderal : Chandri Puspitasari
71. Wakil Sekretaris Jenderal : Christina Ariyani
72. Wakil Sekretaris Jenderal : Sahat Simanjuntak
73. Wakil Sekretaris Jenderal : Hasrul Rahman
74. Wakil Sekretaris Jenderal : Samsul Hidayat
75. Wakil Sekretaris Jenderal : Derek Loupatty
76. Wakil Sekretaris Jenderal : Jan Pieter Pangaribuan
77. Wakil Sekretaris Jenderal : Amin Ngabalin
78. Wakil Sekretaris Jenderal : Sholahul AM Notobuwono
79. Wakil Sekretaris Jenderal : Sebastian Salang
80. Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Budi Sulistyo
81. Wakil Sekretaris Jenderal : Fahd El Fouz Arafiq
82. Wakil Sekretaris Jenderal : Sekarwati
83. Wakil Sekretaris Jenderal : Lindsey Afsari Putri
84. Wakil Sekretaris Jenderal : Rusli Aziz
85. Wakil Sekretaris Jenderal : M Alexandra Pahlevi
86. Wakil Sekretaris Jenderal : Eva Wibisono
87. Wakil Sekretaris Jenderal : Putri Zizi Puput Novel
88. Wakil Sekretaris Jenderal : Puteri Anetta Komarudin
89. Bendahara Umum : Dito Ganinduto
90. Wakil Bendahara Umum : Agoes Silaban
91. Wakil Bendahara Umum : Shinta Wijaya Kamdani
92. Wakil Bendahara Umum : Sari Yuliati
93. Wakil Bendahara Umum : Salim Fakhry
94. Wakil Bendahara Umum : J Dwi Hartanto
95. Wakil Bendahara Umum : Heru Dewanto
96. Wakil Bendahara Umum : Badruttamam
97. Wakil Bendahara Umum : Syafaat Perdana
98. Wakil Bendahara Umum : Karan Sukarno W
99. Wakil Bendahara Umum : Hariara Tambunan
100. Wakil Bendahara Umum : Raymond Syauta
101. Wakil Bendahara Umum : Herna D Kusumastuti
102. Wakil Bendahara Umum : Medina Wiranatakusumah
103. Wakil Bendahara Umum : Adanty Kurnia
104. Wakil Bendahara Umum : Dadan Pahlawan
105. Wakil Bendahara Umum : Firaldi Akbar
106. Wakil Bendahara Umum : Diah Roro Esty
107. Wakil Bendahara Umum : Elvis Junaidi
DEWAN PEMBINA:
- Ketua Dewan Pembina: Aburizal Bakrie
- Wakil Ketua: Zaenudin Amali
Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung
Ketua Dewan Penasihat: Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono
Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta
BADAN dan LEMBAGA
Badan Penelitian dan Pengembangan Ketua: Amir Sambodo
Badan Advokasi Hukum dan HAM Ketua: Ifdhal Kasim
Badan Pemenangan Pemilu Ketua: Maman Abdurrahman
Badan Saksi Nasional Ketua: Syahmud B Ngabalin
Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat Ketua: Haryadi Sukamdani
Badan Penanggulangan Bencana Ketua: Febri Hendri
Lembaga Komunikasi dan Informasi Ketua: Ricky Rachmadi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketua: HM Al Khadziq
Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Ketua: Dito Ariotedjo
Visi dan Misi Golkar
Massa simpatisan Partai Golkar. (foto: ist).
Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.
Misi
1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM), serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.
Tujuan Partai Golkar
1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak asasi manusia.
Alamat Kantor Golkar
Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan: Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kodepos: 11480.
