Profil Pbb Siap Tarung Di Pemilu 2024 Pakai Nomor Urut 13

Editor: Morteza Syariati Albanna

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang memakai nomor urut 13. Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan partai politik yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan di RI.

Meneruskan catatan partaibulanbintang.or.id, PBB lahir sebagai partai politik Indonesia yang berasaskan Islam, berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PBB didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI).

Kemudian Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin),Wanita Islam, dan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI). Selain itu ada Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).

Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi Mohammad Natsir, HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, Anwar Harjono, Yunan Nasution, Hasan Basri dan lain-lain.

Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam.

Pada awal berdiri, PBB diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra yang merupakan salah satu arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir.

Yusril yang sempat menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara itu juga dikenal sebagai tokoh yang mempelopori amendemen konstitusi pasca-reformasi di tengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu.

Sedangkan MS Kaban mulanya diangkat sebagai sekretaris jenderal. Salah seorang tokoh HMI yang ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Seiring berjalannya waktu, MS Kaban dipilih sebagai Ketua Umum PBB pada 1 Mei 2005 dan Sahar L. Hasan ditunjuk sebagai sekjen.

Sejak Muktamar III pada April 2010 di Medan, PBB ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai ketua umum dan Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua majelis syuro dan BM Wibowo mantan sekretaris jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai sekretaris jenderal.

PBB menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Yusril terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Yusril terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI.

Partai Bulan Bintang juga turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra juga kembali diamanahkan sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Pada pemilihan presiden, Partai Bulan Bintang mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) yang akhirnya pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004.

Pada masa pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009, dua kader utama Partai Bulan Bintang masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Pertama, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara dan MS Kaban ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan.

Selain itu, PBB juga menempatkan kadernya Abdulrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar Noor sebagai Duta Besar Yordania, dan Dahlan Abdulhamid sebagai Duta Besar Irak.

Dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7 persen dan dengan sistem parliamentary threshold 2,5 persen, sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI. Namun, PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam Pemilu 2014, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,5 persen sama seperti Pemilu 2009. Karena sistem parliamentary threshold 2,5 persen, sehingga PBB tak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI.

Sementara pada Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang juga tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara pemilih.

Pada pemilihan presiden, Partai Bulan Bintang berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk kali kedua.

Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang periode 2019-2024:

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. (foto: ist).

- Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra

- Ketua Majelis Syura : KH. Masrur Anhar

- Ketua Mahkamah Partai : Fahri Bachmid

- Wakil Ketua Umum Kompartemen Organisasi dan Pemerintahan : Sukmo Harsono

- Wakil Ketua Umum Kompartemen Karderisasi dan PPU : Norman Zainal

- Wakil Ketua Umum Kompartemen Polhukam : Mayjend (Purn) Tatang Zaenudin

- Wakil Ketua Umum Kompartemen Ekonomi dan Koperasi : Fuad Zakaria

- Ketua Bidang Organisasi Internal : Husni Jumat

- Ketua Bidang Pemerintah Daerah & Desa : Ronni Abdi

- Ketua Bidang Kebijakan Publik : Andriani

- Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media Massa : Rona Lubis

- Ketua Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis : NS. Aji Martono

- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Randy Bagasyudha

- Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Doriangat Pakpahan

- Ketua Bidang PP & PA : Ratna Juita Yakoeb

- Ketua Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana : Aksin Asyik

- Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi : Firmansyah

- Ketua Bidang HANKAM, dan Luar Negeri : Dt. Ajuansyah Putra Surbakti

- Ketua Bidang Pemuda & Mahasiswa : Azanil Kelana

- Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Kesejahteraan Rakyat : Ali Amran Tanjung

- Ketua Bidang Koperasi dan Pertanian : Gusti Muhammad Faisal

- Sekretaris Jendral : Afriansyah Noor

- Wakil Sekretaris Jendral Bidang Organisasi dan Pemerintahan : Meridian Ramadir

- Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kaderisasi dan PPU : Solihin Pure

- Wakil Sekretaris Jendral Bidang Polhukam : Revani Dina Fitra

- Wakil Sekretaris Jendral Bidang Ekonomi dan Koperasi : Farlaini Bermawi

- Bendahara Umum : Dinmar

Wakil-Wakil Bendahara : Mahadir Basti

Wakil-Wakil Bendahara : Silvia Rahmi

Wakil-Wakil Bendahara : Miftahul Jazim

Wakil-Wakil Bendahara : Triana Widya Wijayanti

Wakil-Wakil Bendahara : Pipih Sopiah

Wakil-Wakil Bendahara : Evi Pratiwi Handayani

Visi dan Misi Partai Bulan Bintang

Visi

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

2. Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum.

3. Bela Umat, Bela Ulama, Bela Islam, Bela Rakyat, Bela NKRI.

Misi

Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertaqwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kehidupan demokratis berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Alamat Kantor DPP PBB

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, RT.4/RW.4, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kodepos: 12740

Nomor telepon PBB (021) 79180734