Profil PKS: Siap Tarung di Pemilu 2024 Pakai Nomor Urut 8

Editor: Morteza Syariati Albanna

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggunakan nomor urut 8 saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan PKS lolos verifikasi faktual untuk kontestasi demokrasi lima tahunan, beberapa hari lalu.

Sebelum bernama PKS, partai ini mulanya dinamakan Partai Keadilan (PK) yang diresmikan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998. Saat itu Presiden (ketua) partainya adalah Nurmahmudi Isma`il.

Meneruskan catatan pks.id, pada 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi Kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma`il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan posisinya oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amendemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.

Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS.

Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PKS periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma`il dan Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring dipercaya oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menduduki posisi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Untuk Pemilu 2024, PKS dipimpin oleh Ahmad Syaikhu. Diketahui, perolehan suara partai tersebut terus naik dari Pemilu 1999 mendapat 1.436.565 suara, atau 1,36% suara saha nasional yang berhak mendapat 7 kursi. Sementara pada Pemilu 2019 mendapatkan suara 11.493.663 pemilih, dengan persentase 8,21%, mendapatkan 10 kursi di parlemen.

Berikut susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS 2020-2025:

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (foto: ist).

Ketua Majelis Syura Partai : Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura : Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura : Mohamad Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan

Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata

Sekretaris Majelis Syura : Syauqi Abdul Azis

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suswono

Ketua Dewan Syariat Pusat : Muslih Abdul Karim

Presiden : Ahmad Syaikhu

Sekretaris Jenderal : Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data : Muhammad Arfian

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan : Ayon Prasetyawan

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi : Zainudin Paru

Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis : IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga : Moh. Rozaq Asyhari

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Sugeng Susilo

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian : Haryo Setyoko

Wakil Sekretaris Jenderal Arsip dan Sejarah : T. Farida Rachmayanti

Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik : Ahmad Fathul Bari

Bendahara : Mahfudz Abdurrahman

Wakil Bendahara Umum. : Deni Triesnahadi

Wakil Bendahara Umum. : Hero E.A. Putra

Wakil Bendahara Umum. : Unggul Wibawa

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : Buchori

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader : H. Muhammad Said

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader : Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan : Gamal

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Kurniasih Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Al Muzammil Yusuf

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Netty Prasetiyani

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Ali Akhmadi

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Anis Byarwati

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani Ali Sera

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri Agoeng

Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono

Ketua Bidang Kepanduan : Yoyok Switohandoyo

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) : Hendry Munief

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) : Ahmad Junaidi Auly

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) : Achmad Ru’yat

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya) : Abdul Fikri Faqih

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) : Johan Rosihan

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan : Alifudin

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi : Suryadarma

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim) : Muhammad Kasuba

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi : T.B. Soemandjaja Rukmandis

Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah : Hermanto

Ketua Komisi Kebijakan Publik : Memed Sosiawan

Ketua Komisi Kajian Strategis : Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Komisi Ideologi : Musoli

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Wirianingsih

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik : Abdul Muiz Saadih

Ketua Komisi Kajian dan Bayan : Abdullah Haidir

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Muslih Abdul Karim

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : Iman Santoso

Ketua Komisi Keumatan : Zufar Bawazir

Ketua Fraksi MPR RI : Tifatul Sembiring

Ketua Fraksi DPR RI : Jazuli Juwaini

Visi dan Misi PKS

Massa PKS. (foto: republika).

Visi

Menjadi Partai Islam rahmatan lil `alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.

2. Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi, kinerja, dan kredibilitas.

3. Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik.

4. Memenangkan Pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia.