Profil Ppp Siap Tarung Di Pemilu 2024 Pakai Nomor Urut 17

Editor: Morteza Syariati Albanna

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menjadi partai politik yang memakai nomor urut 17 saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan PPP lolos verifikasi faktual untuk mengikuti kontestasi demokrasi lima tahunan di RI.

PPP merupakan gabungan atau fusi dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Penggabungan atau fusion parpol tersebut merupakan kebijakan Presiden Soeharto selaku pemimpin Orde Baru. Hal ini dilakukan untuk mencapai stabilitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada saat itu.

Dalam masa pemerintahan Orba, hanya ada tiga partai politik saja yang dikenal dan berhak mengikuti Pemilu setiap lima tahun pada masa Orba, yakni PPP, Golkar, dan PDI.

PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973. Parpol ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PBNU), Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”.

Dikutip dari PPP.or.id, awal berdirinya, PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. Namun, sejak tahun 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu. Ini disebabkan karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru.

Selanjutnya, PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984.

Dalam perjalanannya, PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998. Berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV akhir tahun 1998, PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai ini menggunakan asas Islam.

PPP melantik ketua umumnya yang pertama pada periode 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Ketua umum pertama partai, yakni H. Mohammad Syafaat Mintaredja. Selanjutnya ketua umum partai secara berturut-turut antara lain Jailani Naro, Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, dan Suryadharma Ali.

Selanjutnya pada Muktamar VIII 2016 Romahurmuziy terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Lalu, kepemimpinan PPP dilanjutkan oleh Suharso Monoarfa, dan kini dipegang oleh Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketum PPP.

Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami penurunan suara dari tahun ke tahun hingga berada di titik terendah pada Pemilu 2019. Gejolak internal partai dan pilihan politik ditengarai menjadi musabab utama anjloknya suara pemilih PPP.

Meskipun sudah dihantam oleh berbagai macam konflik serta masalah internal, tetapi beberapa pendukung PPP tetap berkeyakinan bahwa suatu saat parpol ini bisa kembali menjadi partai Islam terbesar di Indonesia. Hal kecil yang perlu dimulai ialah menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi Islam agar kembali ke khittah PPP sebagai rumah besar umat Islam yang menjadi aspirasi serta perjuangan umat.

Berikut struktur susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PPP periode 2020-2025:

Logo Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (foto: ist).

Majelis Kehormatan

Ketua: H. Zarkasih Nur

Anggota: H. Djan Faridz

Anggota: K.H. Abdullah Ubab Maimoen

Anggota: Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid

Anggota: H. Emron Pangkapi

Anggota: H. Hasrul Azwar

Majelis Syariah

Ketua : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj

Wakil Ketua: K.H. Muslih Z.A

Wakil Ketua: K.H. D.R Afifuddin Muhajir

Wakil Ketua: K.H. Muhyiddin Ishaq

Wakil Ketua: K.H. Ahmad Haris Shodaqoh

Wakil Ketua: K.H. Lukman Hakim Hasibuan

Wakil Ketua: K.H. M. Samsul Arifin

Wakil Ketua: K.H. Mahin Toha

Wakil Ketua: K.H. Bahrul Ilmi

Wakil Ketua: K.H. Khairul Fuad

Wakil Ketua: K.H. Habib Ihsanudin

Wakil Ketua: K.H. Mursyid Qori

Wakil Ketua: K.H Abdul Rahman Assegaf Puang Makka

Wakil Ketua: Habib Ahmad Alhabsy

Wakil Ketua: K.H Agus Masruri

Wakil Ketua: K.H Muhsin Nurhadi

Sekretaris : Drs. H Choirul Sholeh Rasyid

Wakil Sekretaris: Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa’

Wakil Sekretaris: K.H. Otong Badrudin,

Wakil Sekretaris: H. Mahbub Zaki

Majelis Pertimbangan

Ketua: H. M. Mardiono

Wakil Ketua: Hj. Wardatul Asriyah

Wakil Ketua: H. Hafidz Ma’soem

Wakil Ketua: H. Nu’man Abdul Hakim

Wakil Ketua: Anang Iskandar

Wakil Ketua: Syahrial Agamas

Sekretaris: H. Sy. Anas Thahir

Wakil Sekretaris: H. Usman M. Tokan

Wakil Sekretaris: Hj. Hizbiyah Rochim

Majelis Pakar

Ketua: Prijono Tjiptoherijanto

Wakil Ketua: H. Abdullah Syarwani

Wakil Ketua: Alihardi Kiaidemak

Wakil Ketua: H. Anwar Sanusi

Wakil Ketua: Sudirman Numba

Wakil Ketua: Ariza Agustina

Sekretaris: H. Aunur Rofiq

Wakil Sekretaris: Fahrudin Salim

Wakil Sekretaris: Usni Hasanudin

Mahkamah Partai

Ketua: Ade Irfan Pulungan

Ketua Pengganti: Siti Yulia Irfany Syarifuddin

Sekretaris: Syarifuddin

Anggota: Hj. Siti Nurmila

Anggota: Abdullah Mansyur

Susunan Pengurus Harian DPP PPP

1. Plt Ketua Umum: H. Muhamad Mardiono

2. Wakil Ketua Umum: H. Arsul Sani

3. Wakil Ketua Umum: Hj. Ermalena

4. Wakil Ketua Umum: H.M. Amir Uskara

5. Wakil Ketua Umum: H.M. Musyaffa’ Noer

6. Wakil Ketua Umum: H. Zainut Tauhid Sa’adi

7. Sekretaris Jenderal: H. M. Arwani Thomafi

8. Wakil Sekretaris Jenderal: Idy Muzayyad

9. Wakil Sekretaris Jenderal: Hj. Qonita Lutfiyah

10. Bendahara Umum: Surya Batara Kartika

11. Bendahara Umum: H. Lukman Yani

Bidang Fungsional

12. Ketua: H. Achmad Baidowi

13. Ketua: M. Qoyum Abdul Jabbar

14. Ketua: H. Syaifullah Tamliha

15. Ketua: H. Rendhika D. Harsono

16. Ketua: Nyoman Anjani

17. Ketua: Jafaruddin Harahap

Bidang Isu Strategis

18. Ketua: Hj. Illiza Sa’adudin Djamal

19. Ketua: Hj. Warti’ah

20. Ketua: H. Andi Surya Wijaya

21. Ketua: H. Joko Purwanto

22. Ketua: Ema Umiyyatul Chusnah

23. Ketua: K.H. Rojih Ubab Maimoen

24. Ketua: H. Hasan Mulachela

25. Ketua: Hj. Atik Heru Maryanti

26. Ketua: Hj. Irene Rusli Halil

27. Ketua: Dr. H. Syamsurizal

28. Ketua: Rina Fitri

29. Ketua: H. Patrika Susana

Bidang Pemenangan Daerah Pemilihan (Dapil)

30. Ketua: H. Hilman Ismail Matareum

31. Ketua: Audy Joinaldy

32. Ketua: H. Dony Ahmad Munir

33. Ketua: Farhan Hasan Al Amri

34. Ketua: Syarifah Amelia

35. Ketua: Nadya Hasna Humaira

36. Ketua: Najah Fitri Ani Gayo

37. Ketua: H. Hendra Kusumah

38. Ketua: Adhika Ardana Falian

39. Ketua: Hj. Dewi Arimbi Soeharto Alamsjah

40. Ketua: H. Abdul Hakim Hidayat

41. Ketua: H. Komaruddin Thaher

42. ketua: Muhammad Yunus Razak

43. Ketua: Ainul Yaqin

44. Ketua: Chairunnisa Yusuf

45. Ketua: Yudhistira Raditya Soesatyo

46. Ketua: Sarah Larasati

Visi dan Misi PPP

Ilustrasi massa PPP. (foto: ist).

Visi

“Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islaman.”

Misi

PPP mempunyai platform yang dibagi dalam beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan.

Dalam bidang agama, PPP mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Hal ini diwujudkan dengan sikap saling toleransi antarumat beragama.

Dalam bidang politik, PPP terfokus dalam aspek penguatan kelembangaan, mekanisme dan budaya politik yang berdemokratis dan ber-akhlaqul karimah demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi.

Selanjutnya dalam bidang ekonomi, PPP lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan. Menegakkan supremasi hukum akan selalu dijunjung tinggi oleh PPP dengan ikut serta dalam upaya pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), penguatan institusi dan instrumen penegak hukum serta selalu ikut aktif dalam pembaharuan hukum nasional.

Sedangkan di sektor sosial, PPP selalu berkomitmen untuk terus mewujudkan kehidupan sosial yang religius dan bermoral dengan menghilangkan budaya kekerasan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya.

Kemudian, dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, PPP ikut membantu demi terbentuknya manusia yang berkualitas dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan.