Profil Psi Siap Tarung Di Pemilu 2024 Pakai Nomor Urut 15

Editor: Morteza Syariati Albanna

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) untuk kedua kalinya. Untuk Pemilu 2024 mendatang, PSI akan menggunakan nomor urut 15. Hal itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa partai politik yang dipimpin Giring Ganesha tersebut lolos tahapan verifikasi faktual.

Diketahui, PSI cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Parpol itu didirikan pasca-Pemilu tahun 2014, untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan.

Sejarah pembentukan PSI bermula dari diskusi antara mantan presenter televisi Grace Natalie dan Isyana Bagoes Oka, dengan Raja Juli Antoni, serta dua anak muda lainnya di sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan pada 2014 silam. Pertemuan itu dilakukan tak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014.

Dalam pertemuan tersebut, mereka sekaligus mendiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal satu sama lain dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik di Tanah Air.

Mengutip informasi dari wikipedia dan kompas.id, PSI didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.

Pada akhirnya, PSI dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kemenkumham pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya parpol baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014. Pada Pemilu 2019, PSI menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.

Partai ini dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama.

Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia di bawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. DNA PSI adalah Kebajikan (anti korupsi) dan Keragaman (anti intoleransi).

PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.

Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya, agar publik bisa mengetahui rekam jejak dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019.

PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Namun, saat Pemilu 2019, PSI tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Mereka meraih 2.650.361 suara nasional (1,89 persen), dengan demikian kadernya tidak berhak menjadi anggota DPR.

Para petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (foto: Twitter @psi_id).

PSI juga memiliki beberapa program, salah satunya pada saat awal pandemi pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus Covid-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi.

PSI juga menggulirkan program #RiceBoxPSI sejak April 2021. Tidak kurang 350 ribu nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul Rp 3,9 miliar.

Pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam jumpa pers daring, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung serta memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Pemilihan sosok tersebut ditetapkan melalui mekanisme penjaringan Rembuk Rakyat yang dimulai sejak Februari 2022.

Namun, PSI telah ditinggal oleh beberapa kader potensialnya seperti Tsamara Amany Alatas, Rian Ernest, Michael Victor Sianipar, Surya Tjandra, Sunny Tanuwidjaja, hingga Azmi Abu Bakar. Bahkan, dua di antara mereka secara terang-terangan mendukung "musuh politik" PSI, yakni Anies Baswedan.

Berikut susunan kepengurusan DPP PSI periode 2019-2024:

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha. (foto: PSI.id).

- Dewan Pembina

Ketua Dewan Pembina: Jeffrie Geovanie

Wakil Ketua Dewan Pembina: Grace Natalie

Sekretaris Dewan Pembina: Raja Juli Antoni

- Mahkamah Partai

Ketua Mahkamah Partai: Eko Sri Raharjo

Sekretaris Mahkamah Partai: Fenty Noverita

Anggota Mahkamah Partai: Retnofati Senjaya

Anggota Mahkamah Partai: Gatot Goei

Anggota Mahkamah Partai: Raja Juli Antoni

- Dewan Pimpinan Pusat

Ketua Umum: Giring Ganesha

Sekretaris Jenderal: Dea Tunggaesti

Ketua DPP: Isyana Bagoes Oka

Ketua DPP: Sumardy

Bendahara Umum: Suci Mayang Sari

Wakil Bendahara Umum: Lila Zuhara

Wakil Sekretaris Jenderal: Satia Chandra Wiguna

Wakil Sekretaris Jenderal: Dani Eka Rahmaningtiyas

Visi, Misi, dan DNA PSI

Kader PSI optimis memenangi Pemilu 2024. (foto: ist).

Visi

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Misi

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.

2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.

3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melibatkan kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

DNA

1. Kebajikan (anti korupsi)

2. Keragaman (anti intoleransi)

Trilogi identitas PSI

1. Menebar kebajikan

2. Merawat keragaman

3. Meneguhkan solidaritas

Sekretariat DPP PSI:

Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194, RT.13/RW.8, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kodepos: 10250

Nomor telepon: 021-3922213