Blangpidie - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh boikot mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang berlangsung di Kantor Camat Blangpidie, Selasa, 14 Februari 2023.
Ini dilakukan lantaran para Kades telah bersusah payah dan banyak anggaran desa yang telah dikeluarkan untuk MusrenDes tingkat desa dalam menyusun program prioritas untuk direalisasikan, namun ketika Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten, banyak yang tidak dikabulkan.
Hal ini membuat sejumlah Kades mengambil sikap dengan membaoikot Musrenbang di Kecamatan Blangpidie, yang dihadiri sejumlah SKPK dan para wakil rakyat. Para Kades angkat bicara dan memboikot kegiatan ini.
Kades Kecamatan Blangpidie yang tidak mau namanya disebut mengaku telah menghabiskan anggaran puluhan juta MusrenDes dan didapati berbagai usulan prioritas yang diajukan oleh masyarakat, tetapi usulan itu dari tahun ke tahun tidak membuah hasil.
"Untuk apa kita hambur-hambur uang desa buat rapat MusrenDes yang tidak ada hasilnya. Artinya, setiap usulan MusrenDes tidak satupun yang dikabulkan. Yang muncul hanya pekerjaan siluman dari sumber Pokir Dewan Kabupaten yang sebagian tidak tersentuh dengan masyarakat," kata Kades ini.
Disebutkan, program prioritas yang diusulkan oleh masing-masing desa dari tahun ke tahun ditingkat bawah tidak dikabulkan, sementara Pokir dewan yang tidak melalui musyawarah desa langsung terealisasi di tahun berjalan.
"MusrenDes setiap tahun kita usulkan program yang prioritas, tapi sampai sekarang tidak ada yang muncul. Sementara Pokir dewan yang tanpa musyawarah di desa langsung dikerjakan," sebutnya.
Menurutnya, jika disadari, kegiatan MusrenDes itu merupakan perbuatan pembohongan masyarakat dengan kalimat-kalimat usulan pembangunan prioritas dari sumber anggaran daerah atau anggaran APBK.
"Dari pada kita selalu berbohong dengan masyarakat mengharap program prioritas turun dari kabupaten dengan anggaran APBK, lebih baik kita tidak buat MusrenDes. Kita ambil dana MusrenDes sikit-sikit itu kita gunakan untuk program pembangunan yang langsung kita kerjakan," katanya.
Anggota DPRK Zulkarnain, yang hadir dalam kegiatan tersebut dalam sambutannya menegaskan bahwa, semua usulan tersebut tidak menggendap di Lettop instansi terkait akan tetapi harus ada usulan desa yang terealisasi.
"Lebih baik satu usulan terealisasi meskipun program itu kecil. Dari pada tidak terakomodir sama sekali, karena setiap kegiatan mesrenDes menghabiskan anggaran desa yang tidak sedikit," katanya. []
