Jakarta - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD TA 2026 sekitar Rp 81 triliun pada Kamis, 30 Oktober 2025. 

Namun dari anggaran itu, sebesar Rp 300 miliar anggaran untuk subsidi dipotong oleh Pemprov DKI.

Bun Joi Phiau, anggota Banggar DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengaku prihatin dengan pemotongan anggaran tersebut. 

Apalagi pemotongan tersebut dilakukan, pada saat yang sama ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp 200 miliar.

“Kami menyayangkan bahwa subsidi pangan yang dikurangi sebesar Rp300 miliar tidak dipertahankan, tetapi pada saat bersamaan ada penambahan dana hibah Forkopimda sebanyak Rp200 miliar,” kata dia, dilansir Jumat, 31 Oktober 2025.

“Padahal, warga Jakarta lagi sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” imbuhnya.

Menurut Bun, anggaran Rp 300 miliar yang dikurangi dari subsidi pangan seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan warga Jakarta.

“Seharusnya, anggaran subsidi pangan sebesar Rp300 miliar itu, apabila dipertahankan, bisa memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta, mulai dari beras, daging, telur, dan lain-lainnya,” tuturnya, sebagaimana dipetik dari laman PSI.

Pihaknya kesal, karena Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.

Dia menegaskan, anggaran sebanyak Rp 200 miliar untuk Forkopimda sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya.

Salah satunya, Pemprov Jakarta bisa memerhatikan keterbatasan lahan pemakaman yang kini menjadi permasalahan dan tidak dapat ditunda lagi.

“Hal itu menjadi permasalahan besar bagi warga Jakarta kini. Seharusnya, sebagian dari dana untuk Forkopimda tersebut bisa dialihkan ke sini,” katanya. 

Bun meminta Pemprov DKI perlu mengatur anggarannya supaya tepat sasaran. Selain pangan, seharusnya bantuan-bantuan seperti Kartu Jakarta Lansia dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta diprioritaskan. []