Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Belmondo Scorpio merespons pernyataan jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)  yang menyebut ada beberapa eks terpidana korupsi yang mendaftar menjadi bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Belmondo berpendapat bahwa hal tersebut dapat mencederai demokrasi Pancasila dan menciptakan pemilu yang tidak berintegritas.

"Kita tolak, PSI sebagai representatif partai anak muda jelaslah menolak eks Koruptor jadi pejabat publik lagi, karena itu jelas mencederai demokrasi Pancasila kita, dan sebagai anak muda kita ingin pemilu yang berintegritas," kata Belmondo kepada wartawan, Selasa, 24 Januari 2023.

Politisi muda itu juga menyayangkan apabila ada eks koruptor yang bisa langsung menjadi Bakal Calon DPD RI. 

Lantas, menurut dia, syarat-syarat untuk menjadi calon DPD harus dipersulit sama dengan DPR dan DPRD.

"DPD ini harusnya syaratnya sama dengan DPR dan DPRD dipersulit seperti putusan MK kemarin, kita enggak ada jaminan mereka ini tidak akan melakukan lagi," ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan status bakal calon DPD tersebut harus disampaikan ke publik bahwa dirinya pernah sebagai eks koruptor.

Menurut Belmondo, hal itu bertujuan agar pemilih terbesar ditahun 2024 yaitu anak muda bisa tahu latar belakang pejabat publik yang akan dipilihnya.

"Anak muda harus tahu latar belakang calon pejabat publik yang eks koruptor supaya bisa dinilai, Jika tidak, bisa turun Kepercayaan anak muda terhadap pejabat publik, makin apatis, bahkan persepsi anak muda terhadap demokrasi bisa buruk," tuturnya.

Lebih lanjut, dia juga mendorong supaya anak muda saja yang mencoba naik menjadi bakal calon DPD RI dibandingkan harus eks Koruptor.

"Dari pada eks koruptor, bagus kita dorong saja anak muda kita, banyak yang hebat, baik, jujur dan bagus jadi bakal calon DPD," ucap Belmondo.[]