News Sabtu, 12 Agustus 2023 | 13:08

PSI: Yuk, Bersih-Bersih DPR dari Praktik Korupsi dan Pemborosan Uang Rakyat

Lihat Foto PSI: Yuk, Bersih-Bersih DPR dari Praktik Korupsi dan Pemborosan Uang Rakyat Wasekjen PSI M Arief Budiman. (Foto: Ist)
Editor: Tigor Munte

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus menyuarakan perang melawan korupsi, terutama menjelang Pemilu 2024.

Salah satu yang disuarakan adalah bersih-bersih DPR dari praktik korupsi. Diungkap, banyak anggota DPR dan partai politik terjerat kasus mega korupsi.  

"Beberapa tahun belakangan, ada banyak anggota DPR dan anggota partai politik yang terjerat mega skandal korupsi. Nggak main-main lho, total kerugian negara mencapai ratusan miliar sampai triliunan rupiah," ungkap Wasekjen PSI M Arief Budiman. 

Arief lantas membeberkan sejumlah kasus, diantaranya korupsi pengadaan e-KTP. 

Kasus ini menjadi paling fenomenal karena menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. 

Ada juga korupsi bansos Covid-19. Kasus ini menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, politisi PDIP.

BACA JUGA: PSI Pertanyakan Sikap Bisu DPR atas Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun

Korupsi bansos ini merugikan negara ratusan miliar. Bahkan ICW menduga kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun.

Dan yang terbaru adalah kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Kasus ini tidak kalah fenomenal dengan e-KTP karena kerugian negara sangat fantastis. Lebih dari Rp 8 triliun rupiah.

Kasus ini menjerat mantan Menteri Kominfo yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Masih banyak lagi kasus korupsi yang menjerat anggota partai dan anggota DPR, seperti kasus Hambalang, kasus benih lobster dan lain lain," katanya dilansir Sabtu, 12 Agustus 2023. 

"Mereka merampok uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik," imbuh Arief. 

Menurut dia, kerugiannya tidak hanya bersifat finansial, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sistem peradilan.

"Keterlibatan anggota partai dan anggota DPR dalam tindakan korupsi ini harus menjadi catatan penting bagi masyarakat Indonesia, agar lebih jeli melihat partai dan memilih calon perwakilannya di DPR. Jangan asal pilih ya, lihat rekam jejaknya," tukasnya. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya