Editor: Tigor Munte

Simalungun - Kegiatan penanaman sawit di areal kebun PTP Nusantara IV di kawasan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, terus mendapat perlawanan dari banyak pihak.

Tanaman sawit yang akan ditanam tersebut berada di areal yang berdampingan dengan perkebunan teh. PTP Nusantara IV melakukan itu di lahan yang selama ini non-produktif.

Mantan Wakil Ketua DPRD Simalungun Rospita Sitorus dalam keterangannya menyebut, langkah PTP Nusantara IV itu harus dilawan dan ditolak.

Menurut dia, pihaknya semasa aktif sebagai anggota DPRD Simalungun periode pertama, bersama sejumlah anggota dewan lainnya sudah pernah menolak rencana PTP Nusantara IV menanam sawit di areal yang sama.

Ketika itu Menteri BUMN dijabat Dahlan Iskan. Berkat perjuangan pihaknya bersama sejumlah dewan dan warga, akhirnya memang rencana konversi teh ke sawit saat itu batal.

Namun kini kembali muncul kebijakan tersebut. Menurut Rospita, sangat tidak beralasan bagi PTP Nusantara IV memaksakan konversi teh ke sawit.

Jika alasan lahan non-produktif yang diperkirakan 250-an hektare tersebut selama ini ditanami atau diusahai warga, tidak justru menanamnya dengan sawit.

Rospita menyebut, tanaman sawit sangat tidak ramah lingkungan bahkan cenderung merusak. Sebagai contoh di kawasan Panei Tongah, Kecamatan Panei, yang ditanami sawit.

Faktanya cukup telanjang mata, bagaimana Panei Tongah hingga kini menjadi langganan banjir dan ruas jalan di sana hancur lebur.

Rospita mengingatkan di areal yang kini bakal ditanami sawit banyak lahan pertanian warga.

"Daerah Tobasari, Sidamanik, Bah Birong itu kan banyak lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian jadi korban gara-gara tanaman kelapa sawit," kata Rospita, Kamis, 30 Juni 2022.

Rospita mempertanyakan soal keuntungan yang diraup PTPN Nusantara IV jika memaksakan penanaman sawit, dibanding kerusakan yang diderita oleh masyarakat Simalungun.

"Jauh lebih besar (kerugian). Artinya, dampak ekonominya, sosial, dan lingkungan. Tolonglah dipikirkan kembali oleh pihak perkebunan, jangan sampai terjadi penyesalan," tegasnya.

Politisi PDIP itu menyebut, ada dalih yang disorongkan pihak kebun untuk meneruskan konversi, yakni lahan dimaksud diserobot masyarakat sehingga ditanami.

"Itu alasan yang dibuat-buat. Jangan berkedok nanti diserobot oleh rakyat," bebernya.

Destinasi Danau Toba

Rospita lalu mengingatkan, daerah yang akan dikonversi tersebut merupakan lintasan destinasi Danau Toba.

Jika perkebunan teh tetap dipertahankan, ini kata dia sangat mendukung agro tourism destinasi dimaksud.

"Agrowisata itu harus dipertahankan mengingat Bah Butong Sidamanik, Bah Birong Ulu sampai Tobasari itu adalah lintasan menuju destinasi Danau Toba. Harus dipikirkan pihak PTPN untuk tidak semena-mena melakukan konversi," kata dia.

Lagipula kata Rospita, kalau wilayah tersebut menjadi perkebunan sawit tidak elok lagi menuju destinasi Danau Toba, tidak indah lagi.

Dalih Merugi

Dasar kebijakan konversi karena PTPN merugi seperti yang dilontarkan ke publik, menurut Rospita, itu tidak bisa diterima. Kalau di tubuh di PTP Nusantara IV itu tidak ada korupsi, tidak ada alasan merugi.

"Kalau gak ada korupsi di perkebunan itu, gak rugi itu. Aku berani ngomong itu. Dipenjara aku berani mengatakan itu. Jangan dikonversi, wilayah itu kan sudah menjadi sejarah itu," tegasnya.

Penyangga Danau Toba

Mangaliat Simarmata dari Jendela Toba menyebutkan, pada Januari 2012 lalu ketika Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN, PTP Nusantara IV sudah pernah berencana mengkonversi perkebunan teh di Kabupaten Simalungun, menjadi perkebunan sawit.

Pihaknya bersama elemen peduli Danau Toba lainnya ikut melakukan penolakan dan mengirimkan notifikasi kepada Dahlan Iskan.

Kepada Dahlan kata Mangaliat, pihaknya menyampaikan bahwa perkebunan teh di Simalungun adalah perkebunan negara dan masyarakat yang memiliki sejarah tersendiri.

Perkebunan tersebut adalah salah satu destinasi kunjungan para wisatawan di daratan Kawasan Danau Toba.

Kemudian, area perkebunan teh ini adalah termasuk area penyangga airnya Kawasan Danau Toba.

"Sangat salut dengan cepat direspons Pak Dahlan Iskan pada waktu itu, yaitu dengan menghentikan peralihan perkebunan teh tersebut," kata Mangaliat. []