Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menaikkan dana transfer ke daerah (TKD), asalkan kepala daerah mampu menjaga integritas dan memperbaiki tata kelola keuangan publik.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin, 20 Oktober 2025.
Purbaya mengungkapkan, sebanyak 18 gubernur sebelumnya telah meminta agar dana transfer ke daerah dinaikkan.
Namun, pemerintah pusat masih berhati-hati karena tingginya risiko penyelewengan dana di daerah.
“Saya sih mau saja naikin, tapi pemimpin di atas masih ragu karena sering diselewengkan. Jadi kalau tata kelolanya belum beres, susah juga saya ajukan,” kata Purbaya.
Menkeu meminta kepala daerah segera memperbaiki penyerapan anggaran dan tata kelola keuangan.
Ia menegaskan, jika dalam dua triwulan ke depan — yakni triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 — kondisi keuangan daerah membaik, maka dirinya akan memiliki dasar kuat untuk mengusulkan kenaikan dana transfer kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau penyelewengan berkurang dan serapan bagus, ekonomi bisa kita dorong lebih cepat. Akhir triwulan pertama saya bisa hitung berapa dana yang bisa ditambah untuk TKD,” ujarnya.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo tidak akan menyetujui penambahan dana jika masih ditemukan tata kelola yang buruk.
Karena itu, ia meminta kerja sama kepala daerah agar menciptakan rekam jejak positif dalam pengelolaan anggaran publik.
Purbaya juga menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan praktik penyelewengan di daerah masih sering terjadi, mulai dari jual beli jabatan hingga gratifikasi dan intervensi pengadaan barang dan jasa.
“Kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Mari kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran dan tidak membiarkan dana parkir di kas daerah tanpa dibelanjakan.
Belanja produktif, kata dia, perlu diakselerasi agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua berjalan seirama, kepercayaan publik tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh,” ucapnya.
Purbaya menegaskan bahwa peningkatan dana transfer ke daerah bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan pemerataan fiskal antara pusat dan daerah.
“Yang paling penting bagi saya adalah punya alasan kuat untuk bilang ke atas bahwa daerah pantas mendapat tambahan dana. Dengan kerja disiplin dan niat bersih, kita bisa jaga stabilitas ekonomi, baik di daerah maupun nasional,” tutupnya.[]
