Jakarta - Rahmat Saleh, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS yang menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur kalau tidak mampu mengatasi konflik kehutanan pasca banjir bandang di Pulau Sumatra.
Rahmat menyampaikan itu saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan pada Kamis, 4 Desember 2025 lalu.
Semula Rahmat mengapresiasi kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatera Barat guna melihat penanganan banjir di Pulau Sumatra.
Saat di Sumbar, Prabowo mengatakan bahwa uang-uang yang dimaling oleh para maling yang terjadi di negara ini, nantinya akan diambil kemudian digunakan untuk membantu penanganan pasca bencana di Sumatera Barat dan juga provinsi yang lain.
"Itu pernyataan beliau dan kita bangga dengan itu," kata Rahmat saat diberikan kesempatan berbicara oleh Ketua Komisi IV Titiek Soeharto yang saat itu memimpin raker.
Salah satu fakta saat ini kata Rahmat, hampir ratusan ribu hektare kebun sawit yang melanggar di atas hak guna usaha atau HGU.
Misalnya di Kabupaten Agam, itu wilayah terparah di Sumatera Barat, ada satu kampung itu terbenam akibat banjir.
"Di situ ada Satgas PHK menertibkan aktivitas ilegal seluas 3.043 hektare di Cagar Alam Maninjau. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Ada sekitar 47.000 hektare sawit yang berada di Padang Lawas dan itu juga sudah disita oleh Satgas PHK," kata dia.
"Oleh karena itu, dalam momen ini kami pengin menyampaikan, ini kebun sudah dikuasai oleh negara dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan dan ini perlu diambil. Jual itu semua ladang. Kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di tiga provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD (transfer ke daerah) yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah dihantam lagi oleh bencana banjir kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu gak bisa," tandasnya.
Oleh karena itu kata Rahmat, ada kesempatan bagi pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk mengambil alih aset yang sudah dipegang oleh negara kemudian diberikan kepada masyarakat khususnya wilayah yang terkena bencana.
"Pak Menteri, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uangnya mereka keruk," tukasnya.
"Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita kemudian gak dihukum, hanya diambil lahan itu yang selama ini mereka dapatkan, mereka harus hadir datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir," sambung Rahmat.
Rahmat menyebut, satu nyawa begitu sangat berharga. Sekarang hampir 765 jiwa meninggal (per Rabu, 3 Desember 2025). Sebanyak 650 belum ditemukan.
Menurut dia ini bencana besar. Belajar dari kabinetnya Ferdinand Marcos di Filipina. Berita beredar pada 18 November 2025, ada dua menteri mundur karena tidak mampu mengatasi banjir di negara itu.
"Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," tandasnya. []
