Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan rencana perekrutan 24 ribu tamtama TNI Angkatan Darat (AD) telah melalui perhitungan matang sesuai kebutuhan organisasi. Namun, kebijakan ini memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigadir Jenderal Frega Ferdinand Wenas, menyampaikan bahwa minat masyarakat untuk menjadi prajurit selama ini sangat tinggi. Di sisi lain, komposisi personel TNI dinilai masih belum ideal.
“Proyeksi perekrutan sudah diperhitungkan dengan cermat. Kebutuhannya berasal dari Angkatan Darat, dan TNI juga sudah menghitung sejauh mana personel dibutuhkan,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
Menurut dia, tambahan personel diperlukan untuk memperkuat satuan-satuan baru. Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin disebut memberikan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan para calon prajurit.
“Beliau turun langsung ke berbagai pusat pendidikan di tiga matra untuk memastikan dukungan dan proses latihan sesuai norma,” jelas Frega.
Namun, rencana perekrutan besar-besaran ini menuai penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menilai perekrutan tersebut menyimpang dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
TNI, kata mereka, tidak semestinya dilibatkan dalam tugas-tugas non-militer seperti pertanian, perkebunan, atau pelayanan kesehatan.
“Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI,” ujar koalisi dalam pernyataan tertulis.
Koalisi juga mempertanyakan arah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang dianggap berpotensi menyeret TNI lebih jauh ke dalam ranah sipil.[]
