Jakarta - Ketua Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) Panel Barus mengatakan, pendeklarasian calon presiden hasil Musra akan disampaikan kepada publik usai berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Panel menegaskan, arahan Presiden Jokowi akan menjadi dasar bagi relawan untuk menentukan siapa sosok calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang.

"Semua yang disampaikan Pak Jokowi menjadi basis tindakan kami. Semua arahan presiden menjadi dasar bagi kami bertindak," kata Panel Barus di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Dia menuturkan, Musra Indonesia akan digelar di 34 Provinsi. Usai Lebaran 2023 mendatang, lanjutnya, pihaknya akan segera mendeklarasikan siapa sosok pengganti Jokowi yang dipilih oleh rakyat.

"Kita lihat dulu hasil Musra, habis itu kita konsultasi dengan Pak Jokowi, habis itu kita tentukan deklarasi (capres) akhir Lebaran. Kan Musra berakhir Maret, habis itu puasa, habis itu Lebaran, itu dia waktunya (deklarasi), Mei (2023) mungkin itu," ujarnya.

Terkait pemilihan capres itu, kata Panel, Panitia Musra Indonesia memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Sebab, sambungnya, seluruh panitia juga belum menentukan pilihan.

"Ini semua belum ada pilihannya, karena Pak Jokowi bilang jangan buru-buru. Jadi kami enggak buru-buru. Kami mau tanya dulu ke rakyat. Rakyat secara mayoritasnya ke mana nih. Nanti kita ikut saja suara rakyat," tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Musra ini akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui seperti apa sosok yang diinginkan rakyat untuk menggantikan kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Musra akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui kehendak rakyat," kata Bendahara Umum Projo ini.

Seperti diketahui, Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) pertama diagendakan bakal berlangsung di Bandung, Minggu, 28 Agustus 2022.[]