Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menanggapi aksi demonstrasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantornya pada Senin, 20 Januari 2025.
Demonstrasi itu mencuatkan tudingan bahwa sang menteri bersikap arogan, melakukan pemecatan sepihak, dan bahkan menggunakan kekerasan terhadap pegawai.
Satryo membantah keras tuduhan bahwa dirinya bertindak kasar terhadap pegawai, termasuk disebut suka memarahi dan menampar bawahannya.
“Enggak ada, tidak benar,” tegas Satryo usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Bandung, Senin, 20 Januari 2025.
Ia menjelaskan bahwa aksi tersebut dipicu oleh kebijakan mutasi besar-besaran di kementeriannya, yang ia sebut sebagai bagian dari upaya penyesuaian pasca-pecahnya kementerian itu menjadi tiga institusi baru.
“Mutasi ini perlu dilakukan untuk efisiensi dan sesuai amanat presiden agar hemat anggaran,” ujar Satryo.
Menurut Satryo, aksi protes muncul karena ada pegawai yang tidak berkenan dengan kebijakan mutasi tersebut.
Selain demonstrasi, polemik semakin memanas setelah beredar rekaman suara yang diduga berisi suara Satryo tengah memarahi pekerja di rumah dinasnya.
Dalam rekaman itu, suara yang diduga Satryo terdengar menuduh pekerja tersebut sengaja membuat rumahnya tidak memiliki pasokan air.
“Sengaja membuat rumah ini enggak ada air. Tadi air hidup kok tiba-tiba mati. Kamu sengaja kan?” demikian salah satu kutipan dalam rekaman yang viral di media sosial.
Meski demikian, Satryo belum memberikan tanggapan langsung terkait rekaman tersebut.
Aksi demonstrasi di depan kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, diwarnai dengan spanduk dan papan bunga yang menyuarakan protes. Beberapa spanduk berbunyi:
-Kami ASN Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga.
-Pak Presiden, Selamatkan Kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar, dan Main Pecat.
Salah satu papan bunga bahkan menyindir dengan tulisan, “Turut berdukacita atas matinya nurani dan welas asih menteri kami".
Meski tudingan terus bergulir, Satryo menegaskan bahwa kebijakan mutasi adalah langkah yang tidak dapat dihindari demi menjalankan tugas kementerian dengan lebih efisien.
“Kita ingin menata ulang sesuai kebutuhan, tidak ada niat buruk,” ujarnya.[]
