News Minggu, 23 Januari 2022 | 13:01

Respons Vaksin Palsu dan Kosong, Komisi IX DPR Sepakat Bentuk Panja Vaksinasi

Lihat Foto Respons Vaksin Palsu dan Kosong, Komisi IX DPR Sepakat Bentuk Panja Vaksinasi Ilustrasi vaksin Covid-19. (Fto: Ist)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti banyaknya masalah seputar vaksinasi. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan adanya vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat.

"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu, 22 Januari 2022.

Pasca beredarnya video vaksin kosong kepada siswi SD di Medan, Sumatera Utara, pelaku sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian.

Menanggapi ramainya permasalahan vaksinasi, dia menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan membentuk panitia kerja khusus mendalami isu tersebut.

"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat Komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, untuk tahap pembentukan, pihaknya tengah menunggu tiap fraksi di Parlemen untuk mengutus anggota bergabung ke dalam panja vaksin.

Menurutnya, selain merespons dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer dosis 1 dan 2, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, panja ini juga akan menanggapi berbagai isu dan permasalahan lainnya.

"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, vaksin untuk lansia, anak, vaksin booster, vaksin kedaluwarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

DPR RI berharap dengan terbentuknya panja tersebut, dapat membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi. 

"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," ucap Netty.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya