Magelang – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai pembicara dalam retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyerukan pentingnya persatuan dan kolaborasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.  

“Meskipun kita berbeda agama, suku, dan partai, kita semua adalah bagian dari keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita membutuhkan sinergi yang kuat di bawah satu komando, yaitu Bapak Presiden Prabowo,” tegas Gibran, Rabu, Februari 2025.

Gibran menekankan bahwa program-program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, swasembada pangan, dan penciptaan lapangan kerja, harus didukung dan diawasi bersama oleh seluruh kepala daerah.  

“Program-program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keroyokan dari semua pihak. Kita harus memastikan implementasinya berjalan lancar,” ujarnya.  

Gibran juga mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pendukung program makan bergizi gratis.

Dia mengakui bahwa di beberapa daerah, bahan pangan masih sulit didapat dan harganya mahal.  

“Saya mohon kepada Bapak-Ibu kepala daerah untuk memonitor dan memperbaiki supply chain serta distribusi bahan pangan. Jangan sampai program makan bergizi gratis terhambat karena masalah logistik,” pesannya.  

Selain itu, Gibran menyoroti pentingnya upaya penurunan angka stunting.

Menurutnya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita adalah langkah krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.  

Menjelang bulan Ramadan, Gibran meminta para kepala daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.

Dia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kelangkaan barang di pasaran.  

“Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar atau penumpukan di exit tol. Kita harus hati-hati dan proaktif,” ucapnya.  

Gibran juga mengingatkan para kepala daerah untuk memanfaatkan e-katalog dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dia mendorong keterlibatan UMKM dan percepatan proses sertifikasi halal, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mewajibkan semua barang dan jasa tertentu memiliki sertifikat halal mulai Oktober 2026.  

“Mohon Bapak-Ibu kepala daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sangat penting,” ujarnya.  

Di akhir pidatonya, Gibran mengajak para kepala daerah untuk menjaga dan merawat toleransi di wilayah masing-masing.

Dia mencontohkan Kota Singkawang sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia.  

“Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta adalah contoh kota-kota yang harmonis. Mari kita jaga toleransi ini agar FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tetap berjalan dengan baik,” ucap Gibran.[]