Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa DPR berpotensi mendukung penuh percepatan pembangunan Ibu Kota Negara setelah disetujuinya Revisi UU IKN dibawa ke Paripurna.

Doli juga meminta agar semua pihak juga bisa turut terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.  Kendati demikian, dalam revisi ini DPR tetap mengutamakan prinsip-prinsip untuk menjaga kawasan di sekitar IKN.

"Supaya kawasan IKN ini juga punya kebermanfaatan buat masyarakat di sekitar, apalagi masalah soal Pertanahan itu harus klir betul. Jadi ada beberapa catatan atau penambahan ayat-ayat yang walaupun diberi kemudahan kepada Otorita IKN ini tetapi juga kita harus menjaga bahwa jangan sampai tanah dan lingkungan hidup di sana tidak terjaga dengan baik," kata Doli usai memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

Ia menuturkan, selama satu bulan terakhir pihaknya telah berusaha menyelesaikan revisi UU IKN tersebut, hingga akhirnya menghasilkan 16 pasal perubahan.

"Kita laksanakan selama mulai dari tanggal 21 Agustus, jadi persis kira-kira 30 hari-lah kita selesaikan undang-undang ini, dan itu kerja kita agak maraton, diskusi-diskusinya itu juga sangat produktif," ujarnya.

"Di luar rapat-rapat kerja, rapat-rapat resmi, kita juga bertemu dengan pemerintah terus kemudian dengan pakar-pakar dan seterusnya, tadi malam juga kita (rapat) full dari seharian penuh," sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan dari 16 pasal perubahan dari 44 pasal dalam undang-undang yang lama terdapat beberapa isu perubahan.

"Di antaranya; soal kewenangan khusus, Pertanahan, soal pengelolaan keuangan, soal tata ruang, soal mitra kerja IKN di DPR, soal pengadaan perumahan, dan soal jaminan keberlanjutan," ucap Doli.[]