Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk mengungkap angka jumlah oknum di lembaga eksekutif dan yudikatif yang turut bermain judi online (Judol).

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil merespons pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyebut ada 1.000 lebih oknum legislatif beserta sekretariatnya bermain judi online.

Nasir menjelaskan, tidak adil jika PPATK hanya menyebutkan angka jumlah oknum legislatif yang bermain judi tersebut.

"Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Lebih lanjut, ia juga meminta PPATK untuk mengusut perputaran uang terkait judi online di kalangan oknum eksekutif dan yudikatif. 

Dia menduga fenomena judi online itu juga sudah merambah hingga semua cabang kekuasaan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengatakan bahwa penindakan terkait judi online harus ditelusuri hingga aparat penegak hukum. 

Dia berpandangan, penegakan hukum akan kacau bila para aparat penegak hukum justru ikut bermain judi online.

"Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain," ucap Johan.

Dia pun menyarankan kepada PPATK agar bertemu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI guna menyampaikan data terkait oknum di lembaga legislatif yang turut bermain judi.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan tidak ada tidak ada pegawai atau petugas di PPATK yang bermain judi online, mengingat jumlah keseluruhan pegawai PPATK hanya sebanyak 500 orang.

"Alhamdulillah enggak ada," kata Ivan.[]