Ridwan Kamil: Libur Nataru, Forkopimda Jabar Siaga Satu di Lapangan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengikuti Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2021. (Foto: Opsi/Biro Adpim Jabar).
CTYPE html>
Bandung – Gubernur Ridwan Kamil memastikan penanganan libur natal dan tahun baru di Jawa Barat maksimal.
Demikian diungkapkan usai Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2021 bersama Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis 16 Desember 2021.
Upaya maksimal merupakan komitmen bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo guna mengamankan pengetatan protokol kesehatan di berbagai titik saat libur natal dan tahun baru (nataru).
"Oleh karena itu kami akan siaga satu full standby di lapangan untuk memastikan semua arahan Presiden berlangsung dengan baik dan dimonitor epidemiologinya. Insyaallah dua minggu setelahnya (nataru) mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19," ujar Ridwan Kamil.
Demi memberikan pengamanan yang maksimal dan terukur, forkopimda akan menjaga ketertiban dengan mengecek secara berkala melalui aplikasi PeduliLindungi di beberapa tempat keramaian.
"Pesan Pak Menko PMK, Pak Menhub bahwa tidak ada penyekatan di jalan. Yang ada itu pengetatan protokol kesehatan termasuk nanti pengecekan vaksin, pengecakan melalui aplikasi peduli lindungi dan juga antigen," tuturnya.
Selain itu, gubernur juga mengungkapkan bahwa wilayah Jabar senantiasa menjadi primadona bagi setiap masyarakat selama libur nataru. Ada tiga fenomena pendukung yang sering terjadi di Jabar dan harus diantisipasi. Yakni, Jabar dilintasi orang paling banyak, menjadi tujuan dari luar provinsi, dan juga pergerakan antarwilayah di dalam provinsi.
Untuk mengurangi pergerakan selama libur nataru, Kang Emil juga telah melarang ASN Jabar melakukan perjalanan ke luar kota dan aktivitas sekolah tetap digelar demi menghindari kerumunan di berbagai tempat.
"Kita juga mengurangi pergerakan dengan pelarangan pergerakan untuk PNS, kecuali kedinasan, pelarangan kegiatan perayaan di pergantian tahun baru di hotel outdoor maupun di jalanan dan lain sebagainya," jelasnya.
"Dengan ukuran ini, insyaallah menurut teori Jabar akan terkendali, walaupun di lapangan seringkali teori berbeda dengan aslinya," pungkasnya. []