Jakarta - Dampak perang Rusia-Ukraina tak hanya melanda dua negara itu. Bagian belahan dunia lain juga terkena, termasuk Indonesia.
Guna memproteksi warganya dari efek krisis global, Presiden Jokowi pun meluncurkan ragam subsidi kepada rakyat Indonesia.
Hal itu tak lain karena ragam harga komoditas global bergejolak, di mana itu kemudian mempengaruhi pasokan dan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.
Terungkap lewat omongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat paripurna kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.
Kata Airlangga, ada dua dampak perang Rusia-Ukraina. Pertama soal penerimaan ekspor akan mengalami kenaikan.
Namun ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat.
"Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menteri Airlangga.
Sederet subsidi yang diluncurkan Jokowi, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga, yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga:
Rusia Gempur Ukraina, Satu Juta Warga Mengungsi
BLT juga disasar kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.
Program baru sesuai penuturan Airlangga, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp 3,5 juta.
Baca juga:
Dalam Waktu Dekat Pemerintah Umumkan Pemberian Bantuan Subsidi Upah
"Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun,” ungkap Airlangga.
Direncanakan juga pemberian Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp 600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.
Jokowi juga memerintahkan jajaran untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi.
Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.
“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Menteri Airlangga.
Presiden menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup. []
