Jakarta - Tim Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri menemukan sejumlah masalah pendistribusian pupuk subsidi dan bantuan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara.
Hotman Tambunan, anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri mengungkapkan temuan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin, 10 Juli 2023.
Sebelumnya, tim dipimpin Hotman Tambunan turun ke Taput melakukan pemantauan.
Hasilnya ditemukan beberapa masalah, antara lain adanya kios yang tidak memiliki stok pupuk meskipun alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Taput masih tersisa sekitar 41 persen hingga akhir Juni 2023.
Hal ini merugikan petani yang seharusnya menerima pupuk subsidi.
Satgasus juga menemukan adanya penebusan pupuk secara berkelompok oleh ketua Kelompok Tani (Poktan) tanpa surat kuasa dari petani penerima.
Penyimpangan juga ditemukan pada pupuk yang disimpan di gudang distributor, yang masih belum sesuai standar dan berpotensi merusak pupuk yang akan dijual kepada petani.
Ditemukan pula, penundaan pelaporan stok pupuk subsidi dari kios dan distributor kepada dinas pertanian dan dinas perdagangan.
Terdapat sekitar 7.000 nomor induk kependudukan (NIK) petani penerima pupuk subsidi di Kabupaten Taput yang belum selaras dengan data Dukcapil.
Hotman kemudian mengungkap, bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian tidak cukup signifikan untuk mengintensifkan pertanian di Kabupaten Taput.
Pemantauan
Tim dari Polri ini turun ke Kabupaten Taput melakukan pemantauan dalam rangka mencegah korupsi dan penyelewengan dalam distribusi pupuk subsidi dan bantuan pertanian.
Polri berkomitmen memastikan bahwa program pemerintah di sektor pertanian berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh petani.
Anggota Satgasus Yudi Purnomo menyatakan, pemantauan dilakukan agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan pertanian tepat sasaran, digunakan dengan optimal, dan tidak menyebabkan kerugian keuangan negara.
BACA JUGA: Distribusi Pupuk Gak Beres, Jokowi Tanyai Menterinya Satu Per Satu
“Tujuan pemantauan ini agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alsintan (alat mesin dan pertanian) yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian, tepat sasaran, digunakan secara optimal, dan tidak diselewengkan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Yudi.
Selain melakukan pemantauan, Yudi menyebut tim juga mengambil sampel pupuk subsidi untuk diuji di laboratorium apakah sesuai standar atau tidak. Hal ini dilakukan guna memastikan kualitas pupuk yang diberikan kepada petani.
Yudi menyebut, ketahanan pangan adalah salah satu prioritas Polri dalam mendukung program pemerintah dan merupakan bentuk perhatian kepada petani.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus memerintahkan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi penyelewengan di bidang ketahanan pangan.
Yudi menekankan bahwa korupsi dan penyelewengan akan mengganggu ketahanan pangan nasional.
Tim Satgasus melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang dihadiri oleh kapolres, wakil bupati, serta jajaran Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan setempat.
Selama kegiatan pemantauan, Satgasus didampingi oleh perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) selaku penyalur pupuk subsidi.
Setelah pertemuan, Satgasus melanjutkan kunjungan ke salah satu kios pupuk untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai kepada petani.
Selain itu, dilakukan dialog dan pembekalan antikorupsi kepada distributor dan kios pupuk subsidi di Tapanuli Utara agar penyaluran pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tim juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian yang diterima oleh petani. []
