Jakarta - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mendorong dua mantan presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri bersuara soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Penundaan Pemilu 2024 menurut Jansen berbau agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang tengah diwacanakan dan didorong sejumlah elite partai politik.
"Pendapat saya pribadi rasanya Pak SBY dan Bu Mega sebagai dua mantan presiden kita yang masih hidup, harus keluarkan pernyataan menolak perpanjangan ini. Yang turunannya mengutak-atik konstitusi," kata Jansen di Twitter-nya, Jumat, 25 Februari 2022.
Menurut Jansen, SBY dan Mega adalah dua presiden yang selama ini memiliki sikap yang jelas dan tegas soal ketaatan terhadap konstitusi.
Baca juga: Mayoritas Publik Tidak Setuju Pemilu 2024 Ditunda
Tidak salah menurut dia, kedua pemimpin tersebut berbagi dan bersuara soal konstitusi yang harus terus dihormati.
"Boleh saja Pak SBY dan Bu Mega dicitrakan media kurang cocoklah dll. Tapi apapun mereka berdua pernah presiden di republik ini. Yang pasti punya dan berbagi nilai-nilai sama yang telah mereka jaga dan tunjukkan selama ini. Soal ketaatan pada konstitusi, demokrasi, pemilu reguler," tukas putra Dairi, Sumatra Utara itu.
Jansen menilai, penundaan Pemilu 2024 dan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dengan menyodorkan ragam alasan termasuk urusan perang Rusia dan Ukraina, harus dihentikan selekasnya.
"Di depan mata kita semua, semakin ke sini semakin menjadi-jadi saja soal niat menunda pemilu yang berkorelasi perpanjangan masa jabatan. Mulai alasan ekonomi, permintaan petani, sampai perang Rusia Ukraina yang tak masuk akal diproduksi jadi alasan. Sistematis ini, harus kita cegah," tandasnya.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 25 Februari 2022, menyebut enam alasan partainya mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Pertama, pandemi Covid-19 yang belum berakhir, memerlukan perhatian dan keseriusan untuk menanganinya.
Baca juga: Dua Capres Ini Kompak Bicara Aspirasi Rakyat Soal Perpanjangan Jabatan Jokowi
Kedua, terkait pertumbuhan ekonomi yang belum membaik.
Ketiga, perkembangan global terkini, terutama konflik antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan harga minyak dunia meningkat.
Keempat, Pemilu 2024 membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Alasan kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan terhambat karena adanya pandemi ini.
Alasan terakhir, merujuk pada survei terakhir Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-mencapai angka tertinggi di angka 73,9 persen.[]
