Jakarta - Sekjen Baranusa, Theo Cosner Tambunan meminta agar anggota DPR RI Masinton Pasaribu tidak asal bicara terkait pernyataannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, Masinton menyebut Luhut Pandjaitan sebagai Brutus di dalam lingkaran Istana pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu menuding Luhut Binsar Pandjaitan aktif menggalang kekuatan politik untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Mulai dari klaim big data 110 juta orang, penggalangan Kepala Desa, dan Ketua Umum Partai Politik.
Theo menyampaikan wacana perpanjangan 3 periode itu murni dari aspirasi masyarakat.
"Rakyat itu cinta Pak Jokowi, mereka senang kinerja Pak Jokowi, dan ingin Pak Jokowi menjadi Presiden lagi agar semua program kerja dapat terus berlanjut," kata Theo dalam keterangannya, Selasa, 12 April 2022.
Dia meminta dengan tegas agar Masinton Pasaribu tidak membenturkan Presiden Jokowi dengan Menko Luhut, apalagi membawa-bawa Partai PDIP untuk ikut berpolemik di publik.
"Presiden sudah tegas. Pak Jokowi mengatakan taat konstitusi dan melarang seluruh Menteri untuk berbicara penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan jabatan 3 periode," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku heran dengan adanya respons reaktif dari berbagai pihak dan partai politik, terkait adanya wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden, ataupun Presiden tiga periode.
"Aspirasi seperti ini kan biasa-biasa saja, masih sebatas aspirasi, soal bisa atau tidaknya kan tetap keputusan dari MPR. Saya heran kenapa banyak yang reaktif. Mungkin mereka takut tidak bisa memenangkan calon Presiden mereka masing-masing," tuturnya.
"Sepertinya untuk memenangkan capres mereka masing-masing, mereka sudah keluar uang banyak untuk kampanye, tapi elektabilitas masih kecil. Jadi mereka panik tiba-tiba muncul wacana Jokowi tiga periode dan akhirnya merespons dengan membabi-buta. Istilahnya, bisa rugi bandar, zonk mereka-mereka ini kalau Pak Jokowi bisa maju lagi karena rakyat masih ingin Pak Jokowi sebenarnya," sambungnya.
Dalam kalimat penutupnya, Theo menyampaikan masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyuarakan aspirasinya.
"Ini bagian dari demokrasi. Rakyat berbicara, pemerintah fokus bekerja dan biarkan DPR MPR untuk memutuskan," ucap Theo.[]
