Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan percepatan penetapan hutan adat segera dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini ditempuh lewat pembentukan tim khusus yang melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

“Tim kerja percepatan sudah saya bentuk. Anggotanya dari UGM, ITB, Universitas Cenderawasih, kampus lain, serta LSM. Semua dilibatkan agar proses ini inklusif,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Sejak 2016 sampai 2024, pemerintah baru menetapkan 322 ribu hektare hutan adat. Padahal, menurut Raja Juli, masih ada potensi 1,4 juta hektare hutan adat yang menunggu kepastian hukum.

“Ini bagian dari Asta Cita Presiden, memperkuat harmoni pembangunan, alam, hutan, dan budaya adat. Saya ingin kepastian hukum segera berjalan. Masyarakat adat terbukti paling mampu menjaga hutan,” ujarnya.

Raja Juli mencontohkan Kampung Adat Kuta di Ciamis. Kawasan itu berdiri ratusan tahun, namun hutan tetap lestari.

Ia menyaksikan langsung kearifan lokal yang membuat wilayah tersebut bebas banjir, kekeringan, maupun kebakaran.

“Masuk ke hutan di sana tidak boleh pakai sepatu. Itu penghormatan kepada alam. Bagi saya, luar biasa. Masyarakat adat tahu cara menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan,” kata Raja Juli.[]