Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania (DPP JOMAN), Akhmad Gojali Harahap melihat penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara (IKN) baru hanyalah sebagian kecil.
Harahap berpandangan, penolakan itu muncul dari orang-orang yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil pilpres 2019 lalu karena mereka mendukung calon lain, juga ikut serta menggaungkan penolakan atas pemindahan IKN.
"Padahal seruruh proses menuju pemindahan sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sampai keluar UU. Maka, menerima dan melaksanakannya adalah menjadi keharusan. Karena, UU tersebut mengikat, termasuk pemerintahan setelah Jokowi nanti," kata Harahap di Jakarta, Senin, 7 Februari 2022.
"Selama ini kok tidak protes? Setelah disahkan kok malah protes. PKS yang sejak dari awal ikut dalam semua proses di DPR, ada notulennya, tiba-tiba setelah disahkan baru protes. Kan lucu bin aneh," ujarnya menambahkan.
Menurutnya, secara umum ada beberapa faktor kenapa orang-orang tersebut menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Pertama, lanjutnya, pihak-pihak tersebut lupa sejarah atau melupakan sejarah bahwa tahun 1957, Presiden Soekarno sudah menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya.
Kemudian, pada tahun 1997 presiden Soeharto mengeluarkan Kepres Nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri yang dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.
Lalu, tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menyodorkan skenario antara mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.
"Terakhir, pada 2019 Presiden Jokowi mengumumkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Prosesnya sudah lama dan tidak `ujug-ujug`," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia pada poin kedua, mereka adalah kelompok yang iri hati terhadap kesuksesan Jokowi memimpin Indonesia.
"Mereka tidak akan senang kalau Jokowi sukses dan meninggalkan legacy yang baik untuk dikenang oleh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak memilih Jokowi di pilpres yang lalu. Jadi, sampai sekarang belum move on," tuturnya.
Ketiga, sambungnya, para penolak pemindahan IKN adalah mereka yang tidak siap berkompetisi.
Karena, kata Harahap, Presiden Jokowi sudah menjelaskan secara baik bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal fisik, tetapi untuk memulai peradaban baru dengan membangun kota yang smart dan modern.
Aktivis `98 ini menyebut, selama ini banyak orang mengeluh atau mumet bahkan stres menghadapi kroditnya lalu lintas dan banjir yang terus-menerus tidak tertangani di Jakarta.
Selain itu, keluhan juga dilontarkan banyak masyarakat terkait udara di Jakarta yang semakin kotor. Bahkan terkotor di dunia setelah Lahore, Pakistan versi US Air Quality Index (AQI US). Ditambah dengan kepadatan penduduk yang sulit diatasi.
"Maka pilihan yang tepat tentu memindahkan ibu kota. Saat ini, tidak ada jalan lain. Sekarang saja Jakarta sudah begitu, apalagi sepuluh atau dua puluh tahun lagi," katanya.
Selain berharap, Harahap juga meminta semua pihak untuk memakai kacamata yang jauh ke depan dengan berbagai perspektif, bukan dengan kacamata kuda, agar pemindahan ibu kota bejalan sukses.
"Karena, susksesnya pemindahan ibu kota merupakan kesuksesan bangsa Indonesia secara keseluruhan," ucap Gojali Harahap.[]
