Jakarta - Menteri BUMN, Erick Thohir datangi Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kedatangannya untuk menyerahkan empat perusahaan pelat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun.

Hal itu dilakukan Erick Thohir guna menghindari kasus Jiwasraya terulang kembali.

"Saya merasa khawatir bahwa dana-dana pensiun yang dikelola BUMN mungkin ada indikasi yang sama," ucap Erick dalam konferensi pers, Selasa, 3 Oktober 2023.

"Karena itu saya bersama dengan Pak Wamen, Pak Sesmen membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan benar ada," tambahnya.

Erick menambahkan, dari 48 pengelolaan dana pensiun di Perusahaan BUMN, 34 diantaranya berada dalam kondisi tidak sehat.

Olehnya itu, Erick mendukung penuh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit.

Kata dia, BPK akan melakukan audit secara bertahap. Pada tahap awal audit BPK, dilaksanakan pada empat dana pensiun dari Inhutani, PTPN (Perkebunan Nusantara), angkasa Pura 1 dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

"Awalnya kita lakukan audit 4 dana pensiun. Ada Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1 dan RNI. Jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu ada kerugian negara Rp 300 miliar," jelasnya.

Namun kata Erick, dugaan kerugian tersebut tidak bersifat inal dan berpotensi bertambah lantaran masih belum dilakukan secara keseluruhan oleh Kejaksaan Agung dan BPKP.

"Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun itu hasilnya dirampok oleh oknum yang biadab," kesalnya.

Dia meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun tanpa pandang bulu.

"Sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri," tegas Erick.

"Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main - main dengan nasib para pensiunan," pungkasnya. []