Medan – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyerukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak.

Pilkada akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumatera Utara mencapai 10.771.496 orang.

“Saya mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin yang pro rakyat, humanis, dan inklusif,” ujar Penrad dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.

Menurutnya, Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang bersih dan bermartabat, jauh dari hoaks dan politik uang.

“Agenda ini harus menjadi teladan dalam menjunjung integritas, tanpa ruang untuk hoaks, isu negatif, atau praktik politik uang. Mari kita wujudkan demokrasi yang bersih demi kebaikan masyarakat,” tambahnya.

Penrad juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memegang teguh netralitas dan proaktif melindungi hak-hak pemilih.

“Netralitas adalah kunci kepercayaan publik. Bawaslu harus memastikan seluruh proses berlangsung jujur dan tanpa keberpihakan,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap potensi pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye hitam.

“Bawaslu punya mandat besar untuk memastikan Pilkada bebas dari intervensi politik. Mari buktikan kepada rakyat bahwa demokrasi kita benar-benar bersih dan bermartabat,” ujarnya.

Berdasarkan data KPU Sumut, pemilih terdaftar di Sumut tersebar di 33 kabupaten/kota, dengan rincian 5.302.681 pemilih laki-laki dan 5.468.815 pemilih perempuan.

Namun, tingginya angka golput di pemilu sebelumnya menjadi perhatian. Penrad berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang benar-benar membawa perubahan.

Senator asal Sumut ini menegaskan bahwa Pilkada adalah momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata.

“Pemilu adalah hak sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mari gunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang visioner dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Penrad berharap partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 meningkat, mencerminkan demokrasi yang progresif dan inklusif untuk kemajuan Sumatera Utara.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan Pilkada 2024, Anggota Bawaslu Sumatera Utara, Payung Harahap, mengajukan sejumlah permintaan kepada Senator Pdt. Penrad Siagian.

Permintaan tersebut disampaikan untuk mengatasi kendala yang sering muncul di lapangan, khususnya terkait pengawasan dan transparansi proses pemilu.

Payung Harahap menyoroti persoalan jam kerja panjang pada Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang sering berlangsung hingga dini hari.

“Jam kerja yang terlalu lama menyebabkan penurunan konsentrasi panitia KPU dan membuka potensi kecurangan,” ujarnya.

Ia meminta adanya pengaturan ulang jadwal kerja demi memastikan kualitas pemilu tetap terjaga.

Saat ini, setiap TPS hanya diawasi oleh satu orang pengawas. Payung meminta penambahan jumlah pengawas menjadi dua orang per TPS agar pengawasan lebih maksimal, terutama dengan jam kerja yang melelahkan.

Bawaslu juga meminta kewenangan untuk melakukan investigasi langsung di lapangan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami membutuhkan ruang lebih untuk menindak langsung jika ada kecurangan, bukan hanya menunggu laporan,” tegas Payung.

Saat ini, lanjutnya, Bawaslu tidak memiliki akses langsung di TPS dan hanya menerima hasil dari petugas PPK atau PPS.

Payung mengusulkan agar Bawaslu dapat terlibat langsung dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, demi memastikan integritas pemilu.

Menanggapi permintaan tersebut, Senator Penrad Siagian menyatakan dukungan dan berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat nasional.

Ia juga mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang inklusif, mengingat provinsi ini adalah miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan golongan.

"Calon kepala daerah harus inklusif, mampu mengayomi semua suku, agama, dan golongan. Sebagai miniatur Indonesia, Sumut membutuhkan pemimpin yang mencerminkan keberagaman dan menyatukan perbedaan demi kemajuan bersama," ucap Penrad.

Penrad menegaskan bahwa Pilkada tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga cerminan integritas demokrasi bangsa.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu, KPU, dan masyarakat, untuk bersama-sama memastikan Pilkada berjalan bersih, adil, dan bermartabat.

“Demokrasi yang kita bangun harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Jangan sampai ada kelompok yang merasa terpinggirkan, karena Sumut adalah gambaran keberagaman Indonesia,” tutupnya.

Dengan dukungan dari Senator Penrad Siagian, diharapkan perbaikan sistem pengawasan dan pelaksanaan Pilkada di Sumut dapat berjalan lebih baik, memastikan pemilu yang berkualitas dan inklusif.[]