Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menyoroti pernyataan yang kurang bijak dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dana pensiunan ASN, TNI, dan Polri.
Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa dana itu membebani APBN hingga Rp 2.800 triliun, dapat menyakiti perasaan pensiunan tersebut.
Anis menegaskan, pemerintah tidak kreatif dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.
"Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI dan Polri sebagai beban APBN," kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pun menyinggung iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75 persen setiap bulannya.
Dia berpandangan, pernyataan tersebut bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang menurun.
"Jelas sudah diatur dari dulu oleh undang-undang kalau iuran ini dipotong sebesar 4,75 persen setiap bulannya dari gaji ASN, TNI dan Polri. Tolong bijaksanalah pemerintah dalam mengeluarkan statement, bisa berdampak psikologis terhadap menurunnya motivasi dan produktivitas kerja abdi negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pemerintah jangan menjadikan ASN, TNI dan Polri sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya atau cost.
Sementara, lanjut dia, di negara-negara maju pendekatannya sudah human capital.
"Pemerintah seharusnya sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital," tuturnya.
Kendati demikian, dia membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pensiun yang lebih berkeadilan di masa mendatang.
Terlebih dengan tantangan ageing population yang harus dipersiapkan sedari sekarang, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.
"Secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang un fully funded dalam jangka panjang, negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa. Disisi lain, perlu diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak (ikut menanggung) juga," kata dia.
Oleh karena itu, dia menyebut perlunya pemerintah mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat.
Hal itu bisa dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan.
"Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita," ucap Anis Byarwati.[]
