Medan - Persis sepekan setelah aksi tutup TPL pada 10 November 2025 di kantor Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution belum juga bereaksi sesuai dengan janjinya kepada perwakilan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatra Utara melalui Pj Sekda Sulaiman Harahap.

Pastor Walden Sitanggang selaku Ketua Sekber kala itu menerima pernyataan langsung dari pj sekda provsu dan membuat sebuah rekomendasi, berisi bahwa Gubernur Bobby Nasution akan mengunjungi daerah konflik PT TPL dan mengagendakan pertemuan dengan Sekber.

"Sampai hari ini kami belum ada menerima skedul dari Pemprovsu, Gubernur Sumatra Utara akan memenuhi janjinya saat disampaikan oleh Pj Sekda Provsu," kata Pastor Walden saat konferensi pers di JPIC Kapusin Medan pada Senin, 17 November 2025.

Itu sebabnya kata Pastor Walden, pihaknya menggelar konferensi pers guna menagih janji Pemprovsu dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Senada juga Rokki Pasaribu, perwakil Sekber yang merupakan Direktur KSPPM menegaskan, pihaknya mendesak Gubernur Bobby Nasution untuk segera menerbitkan rekomendasi penutupan PT TPL ke pemerintah pusat.

"Kami mendesak agar Gubernur Bobby Nasution menerbitkan rekomendasi penutupan TPL ke pemerintah pusat, sehingga kalau itu sudah dilakukan tidak perlu lagi turun ke lokasi konflik atau bertemu sekber," katanya.

Disebutnya, jika Gubernur Bobby sudah meneruskan rekomendasi ke pemerintah pusat, maka pihaknya yang akan mendesak pemerintah pusat menerbitkan penutupan atau pencabutan izin operasional PT TPL.

Desakan serupa disampaikan Lamsiang Sitompul dari Horas Bangso Batak dan Jhontoni Tarihoran dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak.

Jhon lebih tegas meminta Gubernur Bobby segera merespons tuntutan masyarakat kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya untuk merekomendasikan penutupan PT TPL.

Hal itu menghindari kerugian demi kerugian yang akan terjadi di tengah masyarakat Sumatra Utara akibat keberadaan PT TPL selama 30 tahun lebih, menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang ada konsesinya.

Lamsiang bahkan secara tegas menyatakan, bahwa PT TPL lebih bermanfaat tutup daripada beroperasi karena menimbulkan banyak persoalan.

Dia mengungkap kerugian akibat kehadiran PT TPL, seperti kerusakan lingkungan dengan tanaman monokultur eucalyptus, kriminalisasi terhadap masyarakat adat, perusahaan merugi dalam laporan terakhir yang berarti tidak menghasilkan apa-apa bagi negara, dan mencaplok lahan masyarakat yang sudah ada di sana sejak ratusan tahun bahkan sebelum TPL hadir. []