Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah di negeri ini.

Musababnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk serius memberantas praktek mafia tanah.

Seperti diketahui, perintah Presiden Jokowi tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan membentuk Satgas mafia tanah.

Menurut Guspardi, seharusnya pemerintah maupun aparatur penegak hukum bisa memberantas jaringan mafia tanah tersebut.

Pandangannya, serangkaian kasus mafia tanah yang belakangan muncul ke permukaan bisa dijadikan langkah awal untuk memberantas kelompok penjahat itu.

"Serangkaian kasus mafia tanah yang mengemuka seperti kasus penipuan yang dialami oleh mantan Wamen Luar Negeri (Dino Pati Jalal) dan Ibunda Nirina Zubir memperlihatkan betapa lihai dan liciknya jaringan mafia tanah melancarkan aksinya," kata Guspardi mengutip keterangannya, Senin, 20 Desember 2021.

Selain itu, lanjutnya, kasus mafia tanah di Tangerang juga mengindikasikan bahwa yang bermain adalah orang atau kelompok yang sama.

"Dan diduga orangnya itu-itu juga. Pertanyaannya, jika indikasi dan petunjuk sudah jelas mengarah kepada orang yang sama, kenapa tidak bisa dituntaskan. Ada apa ini!" tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap pemberantasan praktik mafia tanah harus terintegrasi dari Hulu sampai ke hilir.

Kemudian, untuk penanganannya harus dilakukan lintas sektoral di semua tingkatan mulai dari pusat hingga tingkat paling bawah RT/RW, lalu notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), penegak hukum hingga lembaga peradilan.

"Di samping itu, penguatan moral dan integritas serta kontrol setiap abdi negara di instansi terkait harus digalakkan. Dan negara harus hadir untuk mengatasinya. Jangan sampai negara kalah dengan para mafia tanah dan para sekutunya," ucap Guspardi.[]