Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan setiap bulannya memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini dilakukan agar BLT BBM yang disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli warga saat harga bahan bakar minyak naik, tepat sasaran.
"Kita tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan kemudian kita perbaiki, kemudian juga kita cross-check (cek silang) dengan data kependudukan, karena ada yang meninggal dan sebagainya," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Jakarta, Jumat, 2 September 2022.
Dia mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan dana BLT BBM hingga Rp 12,9 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Menurutnya, bantuan sosial tersebut merupakan tambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Jadi, penerima irisan. Jadi, penerima PKH dan penerima BPNT tapi enggak boleh dobel, karena ada penerima PKH dan penerima BPNT, dia terima dua. Tapi ini enggak boleh dobel. Jadi ketemu-lah 20,65 (juta)," ujarnya.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapat BLT BBM senilai Rp 600.000 untuk empat bulan, yang dibayarkan dua kali masing-masing Rp 300.000.
Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh PT Pos Indonesia mulai 1 September 2022.
Mensos Risma mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai pengalihan subsidi BBM guna membantu warga menghadapi peningkatan harga bahan pangan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.[] (ANTARA)
