Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaganya akan menuntaskan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Setyo menyatakan bahwa penyidikan kasus ini menjadi perhatian utama masyarakat dan diawasi secara ketat oleh berbagai pihak.
"KPK bertugas diawasi oleh masyarakat, ada Dewan Pengawas, ada Inspektorat. Saya memiliki keyakinan bahwa ini akan menjadi kasus yang harus diselesaikan," ujar Setyo usai menghadiri pertemuan di Mahkamah Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2025.
Setyo menjelaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto saat ini masih berlangsung. Ia memastikan bahwa detail perkembangan kasus akan diungkap setelah proses penyidikan rampung.
Pada Senin, 13 Januari 2025, Hasto telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
KPK menjadwalkan pemanggilan berikutnya untuk mendalami peran Hasto dalam dugaan suap terkait PAW DPR dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku.
"Masalah waktu pemanggilan itu adalah kewenangan penyidik. Nanti akan dijadwalkan sesuai kebutuhan penyidikan," kata Setyo.
Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK untuk menahan Hasto.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai tindakan penahanan diperlukan untuk menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus ini.
"Mestinya ditahan karena ini kasus korupsi. Jika perkara ini mangkrak karena tidak ada penahanan, MAKI akan gugat praperadilan seperti kasus Firli sebelumnya," ujar Boyamin, Selasa, 14 Januari 2025.
Hasto dijerat dengan dua pasal berbeda oleh KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW DPR dan juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atas kasus Harun Masiku.
Meski telah menjalani pemeriksaan, Hasto tidak memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan. Ia hanya mengucapkan, "Terima kasih," sebelum meninggalkan gedung KPK.
Setyo Budiyanto memastikan bahwa KPK berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparan.
Ia juga menegaskan bahwa lembaganya diawasi ketat oleh masyarakat dan berbagai lembaga pengawas, sehingga tidak akan ada celah untuk mengabaikan kasus ini.
“Kami akan menyelesaikan ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” tegasnya.[]
