Cirebon - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi dalam kemasan.

Politikus yang akrab disapa Hero ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menutup pabrik, tetapi juga harus membawa kasus ini ke ranah hukum agar ada efek jera.

Ia meminta Menteri Perdagangan segera turun tangan dan mengambil langkah konkret dalam mengusut praktik curang ini.

"Izin usaha mereka harus dicabut segera. Saya yakin Pak Menteri memahami seriusnya persoalan ini. Aparat terkait harus segera menutup pabrik, membatalkan pola kerja sama, serta menjatuhkan sanksi tegas," ujar Hero, Rabu, 12 Maret 2025.

Hero menilai praktik pengurangan isi kemasan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi sudah tergolong kejahatan yang harus diproses hukum.

Ia juga mengungkap bahwa selain kasus yang mencuat di Depok, dugaan pelanggaran serupa juga ditemukan di Karawang, Jawa Barat.

"Tidak cukup hanya sanksi administratif. Ini sudah masuk kategori pemalsuan dan harus dilaporkan ke penegak hukum," tegasnya.

Kasus ini terkuak setelah banyak masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan Minyak Kita.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak agar konsumen tidak terus dirugikan. Apalagi menjelang Idul Fitri, kebutuhan minyak goreng meningkat," pungkas Hero.