Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kejaksaan soal pembelanjaan barang-barang yang berjumlah triliunan rupiah.
Wanti-wanti pembelanjaan barang itu disampaikan Presiden Jokowi saat pemaparan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi, 3 Juli 2023.
"Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp 29,7 (triliun)," kata Presiden Jokowi.
Lantas, ia membandingkan pembiayaan untuk jalan, irigasi, dan bendungan yang berada di angka Rp 23,5 triliun.
Dengan tegas, Jokowi meminta hal tersebut menjadi perhatian lantaran menginginkan agar APBN Indonesia tetap sehat.
"Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal ndak apa-apa, kalau tidak maksimal kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp 21,5 triliun ini yang harus coba dilihat detail," ujarnya.
Lebih lanjut, dia berharap agar pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif pada semester kedua.
Jokowi menjelaskan, beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni di antaranya mendongkrak konsumsi rumah tangga, stabilisasi harga kebutuhan pokok, hingga memastikan ketersediaan stok pangan.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar realisasi belanja APBN dan APBD 2023 dimaksimalkan, begitu pula prioritas belanja barang dan modal pada produk dalam negeri, serta program bansos yang disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya," ucap Jokowi.
Pembantu Jokowi yang terpantau hadir dalam sidang kabinet itu, yakni di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, serta Menteri Pariwisata dan EkonomI Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.
Tak hanya itu, kepala lembaga Kepala KPK Firli Bahuri dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga tutur hadir dalam sidang tersebut.
