Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat teguran dari DPP PDIP terkait dengan pernyataannya siap maju sebagai calon presiden yang diungkapnya dalam sebuah wawancara media belum lama ini.
Teguran itu sendiri diberikan setelah dirinya menghadiri undangan klarifikasi dari DPP PDIP pada Senin, 24 Oktober 2022.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto yang langsung melakukan klarifikasi terhadap Ganjar Pranowo.
Hasto dalam keterangan pers didampingi Ganjar dan Komarudin mengatakan, Kongres ke-5 PDIP menetapkan bahwa untuk penetapan capres merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Disebutnya, saat ini skala prioritas seluruh kader partainya adalah turun ke bawah melihat persoalan yang dihadapi rakyat.
Persoalan ekonomi yang belum pulih akibat pandemi Covid-19 dan pertarungan geopolitik global, krisis pangan, dan krisis energi, kemudian ini menjadi konsentrasi utama partai.
"Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kemarin berpesan, terkait dengan capres, seluruh kader partai agar membangun kesabaran revolusioner, agar bersabar waktunya momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana Bu Mega mengumumkan Pak Jokowi pada Maret 2014 lalu," katanya.
Sehingga dalam konteks itu, kata dia, agar seluruh kader berdisiplin mengingat beberapa waktu lalu terjadi berbagai upaya untuk memunculkan gimmick-gimmick atas pernyataan Ganjar Pranowo maka dilakukan klarifikasi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
Komarudin mengatakan, meskipun Ganjar tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataannya menimbulkan multitafsir.
Dikatakan, agar keadilan di partai terjaga mulai dari Sabang sampai Merauke, maka pihaknya pun menyampaikan teguran lisan kepada Ganjar.
Baca juga:
Polemik Siap Nyapres, PDIP Panggil Ganjar Pranowo Senin Sore Ini
"Kenapa begitu, karena beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," katanya.
Ditambahkan, pihaknya juga menjatuhkan sanksi kepada Dewan Kolonel, ada Masinton Pasaribu, Trimedya Pandjaitan, Johan Budi, dan Prof Hendrawan, dan beberapa nama yang tidak terlibat langsung akan dipanggil dan dimintai klarifikasi.
"Mereka diberikan peringatan keras karena melakukan kegiatan di luar aturan partai, AD/ART partai," terangnya.
Hasto secara spesifik menyebut, pada 7 Oktober 2022 partainya sudah mengeluarkan surat dari DPP tentang komunikasi politik. Dan Ganjar kata dia melanggar instruksi Nomor 4503 dalam surat edaran tersebut.
Kata dia, PDIP menjabarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat HUT Golkar bahwa dalam menentukan pemimpin nasional, capres dan cawapres harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati yang dianalogikan sebagai pilot dan co pilot yang membawa keselamatan bangsa dan negara dengan jumlah penduduk di atas 275 juta jiwa.
Ganjar dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih pada Sekjen Hasto dan Komarudin yang memberikan banyak penjelasan terkait statemennya soal capres.
"Dan sebagai kader saya paham dan sebagai bagian komunikasi publik rasanya saya harus memperbaiki," katanya.
"Semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketua umum dan semua akan mengikuti dan saya orang yang setuju, tadi disampaikan turun ke bawah mengurusi yang ada di daerah," tegasnya. []
