Aceh Barat Daya - Wakil Ketua ll Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, Hendra Fadli dari lokal yakni Partai Aceh (PA) menanggapi hangatnya isu soal Penjabat (Pj) bupati kabupaten setempat.
Soal ini, Hendra tidak banyak berpendapat. Menurutnya, Pj Bupati merupakan otoritas presiden dan kementerian terkait.
Kendati demikian, Partai Aceh meminta agar DPRK Abdya melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan siapa sosok yang pantas menjabat Pj Abdya.
"Maka kita berikan. Pada dasarnya kita menghormati nanti keputusan atau pilihan presiden dan kementerian," kata Hendra Fadli, Kamis, 14 Juli 2022.
Partai Aceh, kata dia, hanya meminta kepada siapa pun nantinya yang akan dipilih, harus berkomitmen membangun daerah yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok.
"Pj ini harus bentul-betul mewakili kepentingan bangsa negara dan daerah. Tugasnya menjalankan soal kesejahteraan dan pengelolaan daerah yang baik. Intinya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dia berpendapat, sosok yang akan mengisi kekosongan itu harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Abdya, dan mampu memperbaiki kekurangan di daerah tersebut.
"Harus dia yang punya komitmen. Jadi siapa saja kita hargai," tuturnya.
Ditanya soal putra daerah, dia berujar, siapa saja boleh. Pandangannya, yang akan menentukan Pj adalah kementerian terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri.
"Kita yang penting mewakili kepentingan nasional, daerah dan masyarakat. Tidak masalah putra daerah dan dipasok dari luar. Karena yang nanti dipilih oleh kementerian tentu mereka punya pertimbangan sendiri hingga dipilih," ucap Hendra.[]
