Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun 2023 pada kisaran 5,3 - 5,9 persen terlalu berlebihan. Angka tersebut dianggap mencerminkan percaya diri yang berlebihan pula.
Juru bicara F-Gerindra, Anggota DPR RI Sri Meliyana mengatakan bahwa pemerintah harusnya bercermin dulu pada capaian angka pertumbuhan tahun lalu.
Pandangan ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Gedung Nusantara II, Selasa, 24 Mei 2022.
Tahun 2023 pun dipandang masih penuh dengan ketidakpastian akibat inflasi global dan perang Rusia-Ukraina.
"Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang relatif berlebihan, mengingat tahun 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi ketidakpastian akibat melonjaknya angka inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral AS, dan belum redanya tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina," kata Meliyana, membacakan pandangan fraksinya.
Dia mengatakan, kondisi perekonomian global telah mendorong International Monetery Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan meningkat dari 3,9 persen menjadi 5,7 persen untuk kelompok negara maju, dan dari 5,9 persen menjadi 8,7 persen untuk kelompok negara berkembang.
Sementara di dalam negeri sendiri, kata dia, pemulihan ekonominya masih belum stabil. Kendati menunjukkan tren pemulihan secara tahunan, namun secara kuartalan masih mengalami tren penurunan.
"BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 mencapai 3,31 persen (qtq), lalu pada kuartal III-2021 menurun menjadi 1,55 persen (qtq), pada kuartal IV-2021 memperdalam penurunan menjadi 1,06 persen, dan kuartal I-2022 terbenam menjadi -0,96 persen (qtq)," ujarnya.
Partai Gerindra berpandangan, kontraksi ekonomi pada kuartal I-2022 tidak bisa dilepaskan dari menurunnya konsumsi Pemerintah sebesar -7,74 persen (yoy).
Hal ini patut disayangkan, saat komponen PDB lainnya mencatatkan pertumbuhan positif, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi, sehingga kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontraksi ekonomi pada kuartal I tampaknya sudah menjadi "tradisi", bahkan sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19.
"Menurut catatan BPS, pada kuartal I-2019 ekonomi terkontraksi -0,52 persen (qtq), kuartal I-2020 terkontraksi -2,41 persen (qtq), kuartal I-2021 terkontraksi -0,94 persen (qtq), dan kuartal I-2022 terkontraksi -0,96 persen (qtq)," ucap Meliyana.[]
