Lampung - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung, Mukhlis Basri angkat bicara terkait wacana penundaan Pemilu.
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu yang sejatinya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 itu digelontorkan oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan rakyat di negara ini harus dihentikan, karena sangat tidak sesuai dengan konstitusi negara.
"Biarkan mereka sibuk berwacana ingin perpanjangan. Tidak ada kata kompromi kita harus taat asas, Kita harus menjaga konstitusi bangsa," Kata Mukhlis Basri, Selasa 1 Maret 2022.
Menurut dia, penundaan Pemilu tidak sejalan dengan perjuangan para reformis yang telah berkorban darah dan harta untuk menjatuhkan orde baru.
"Percuma saudara-saudara kita, rekan-rekan kita para reformis yang telah berkorban darah dan harta untuk menjatuhkan orde baru," ujar dia.
Jika wacana tersebut sampai terwujudkan, sambung Mukhlis, maka dipastikan kondisi negara akan lebih buruk daripada masa orde baru.
"Sekarang kita ingin lebih buruk daripada orde baru kalau kita sampai memperpanjang atau menunda Pemilu. Karena Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali," tambahnya.
Mukhlis melanjutkan, masa jabatan presiden, gubernur, bupati dan wali kota semua hanya 2 periode.
Sebagai kader partai saat ini lebih baik mengurus rakyat, jaringan partai. "Kuatkan, sapa mereka, tegur mereka. Jangan hanya butuh mereka pada waktu menjelang Pemilu, Saatnya mereka disapa," ucapnya
"Kepada teman-teman para pengurus partai (PDI-P) baik DPC, PAC, ranting dan anak ranting para senior-senior partai mari rapatkan barisan, solidkan kita bergerak total, kita yakin bahwa 2024 kita akan menjadi pemenang kembali," pungkasnya. []
